"Masalah data mengenai kapan musim tanam, paceklik, panen, jumlah stok, luas lahan, hingga produksi harus ada dan valid," kata Sekjen HKTI Benny Pasaribu di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, dengan mengetahui data-data pendukung terkait kebutuhan pangan itu maka akan diketahui dengan lebih pasti kapan waktu yang tepat termasuk berapa jumlah produk pangan yang harus diimpor.
Jika data tidak valid, maka petani di Tanah Air justru akan sangat dirugikan.
"Memang petani akan berada posisi yang sangat dirugikan jika impor dilakukan tanpa berdasar pada data yang valid," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mengeratkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar data kebutuhan bisa diketahui dengan persis.
Selain itu, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk memiliki kebijakan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat terkait pangan.
"Pemda jangan dibiarkan jalan sendiri-sendiri nanti berabeh," katanya.
BPS mencatat total beras impor asal Vietnam yang masuk ke Indonesia sejak Januari sampai November 2013 mencapai 156.000 ton.
Beras impor tersebut beragam jenisnya dan tidak semua berjenis medium yang dilarang impor. "Masuknya beras impor Vietnam ke pasar ini jangan sampai merugikan petani lokal karena mengganggu harga," kata Benny.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
