mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan berupa pemberian insentif berupa pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu.Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta untuk mengoptimalkan dukungan dalam beragam bentuk yang menjadi wewenangnya guna menggalakkan pembangunan 'smelter' oleh para pengusaha lokal di Tanah Air.
"Mendukung pengusaha lokal untuk membangun dan mengembangkan smelter akan meningkatkan perekonomian nasional," kata Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, hal itu dinilai sejalan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait larangan ekspor mineral mentah tetap.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat, pada saat ini terlalu banyak sektor pertambangan di dalam negeri yang perlu dikembangkan secara optimal.
Karena itu, lanjutnya, sangat diperlukan banyak pengusaha lokal yang siap menggarapnya sekaligus yang memahami kondisi wilayah Tanah Air.
Ia menyadari bahwa saat ini, pemerintah telah memberlakukan "tax allowance", tapi hal itu hanya ditujukan kepada beberapa komoditas.
Untuk itu, Golkar mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan berupa pemberian insentif berupa pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu.
Selain itu, Bobby juga menyarankan pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses bagi masuknya investasi bernilai tambah.
"Utamanya, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan smelter di dalam negeri.
Sebelumnya, Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) menyatakan kebijakan hilirisasi mineral yang akan dilaksanakan awal 2014 merupakan hal bagus tetapi pengusaha tambang membutuhkan waktu lama untuk membangun smelter.
"Pengusaha tambang tembaga mendukung kebijakan program hilirisasi mineral, namun membutuhkan waktu empat tahun untuk pembangunan smelter," kata Ketua ATEI Natsir Mansyur.
Menurut dia, kebijakan yang akan diambil semestinya tidak hanya memperhatikan demokrasi ekonomi tetapi juga demokrasi ekonomi seperti bila bisnis pertambangan maka siapa yang akan menghidupi pekerja tambang.
Ia mengemukakan bahwa sejumlah pihak berpandangan bahwa nasib pengusaha tambang tembaga ditentukan oleh komentar pakar dan keputusan politisi.
"Kami tidak setuju dengan hal itu, silahkan panggung pakar dan politisi berpendapat. Pada zaman sekarang demokrasi politik sah-sah saja, tapi perlu juga diperhatikan demokrasi ekonomi," katanya.
Natsir menegaskan, pembangunan smelter tidak semudah seperti membangun rumah toko dan nasionalisme penambang juga tampak jelas dengan membangun industri smelter.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
