Surabaya (ANTARA News) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Soekarwo mengungkapkan, saat ini ada upaya halus yang dilakukan pemerintah untuk menarik kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi kembali ke pusat. Hal itu disampaikan Soekarwo pada seminar sehari "Ketahanan Masyarakat Jatim Menghadapi Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan PWI Jatim di Surabaya, Senin. "Kalau mau ditelusuri lebih dalam, sekarang ini yang diserahkan ke daerah hanya pemilihan kepala daerah, tapi kebijakan-kebijakan sektor lain masih dikuasai pusat," katanya. Seminar tersebut juga menghadirkan pembicara lain, yakni peneliti LIPI Dr Hermawan Soelistyo, Ketua Umum DPP PKB hasil Muktamar Surabaya Drs Choirul Anam, dan Ketua DPW PPP Jatim Masjkur Hasjim. "Saat ini, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti dalam masalah investasi, perijinan, ekonomi dan lainnya," katanya. Padahal, menurut Soekarwo yang beberapa waktu terakhir namanya sering disebut sebagai bakal calon gubernur Jatim 2008-2012, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, sering tidak sejalan dengan kondisi yang ada di daerah. Ia mencontohkan dalam hal investasi, dimana calon investor masih harus mengurus perijinan dari pusat sebelum menanamkan investasinya ke daerah. "Belum lagi dalam sektor pertanian, ekonomi dan lainnya. Kalau kondisinya seperti ini, jangan berharap daerah bisa maju dan mensejahterakan rakyatnya," katanya. Soekarwo menambahkan, Jatim yang memiliki sangat besar diberbagai sektor, perlu seorang pemimpin (gubernur) yang berani mengambil kebijakan ekstrem dan bertentangan dengan pusat, demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. "Seperti kebijakan impor gula dan beras yang dikeluarkan pemerintah, Pemprov Jatim, berani mengeluarkan kebijakan menolak masuknya gula dan beras impor ke Jatim," tambahnya. Peneliti LIPI Hermawan Soelistyo yang juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat cagub Jatim menambahkan, perlu ada perubahan kebijakan dari hulu ke hilir. "Artinya, kebijakan-kebijakan tidak melulu harus dari atas, tapi bawah juga harus berani mengambil kebijakan, kalau memang itu bertujuan baik buat rakyat," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006