dalam pengembangannya kita harus berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dari riset yang mendalam dan studi topik terkaitJakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati menyampaikan penerapan ekonomi biru atau blue economy harus disertai dengan data berbasis sains serta riset yang mendalam.
Kehati-hatian dalam perancangan itu guna menghindari adanya kebijakan yang salah sasaran ataupun merugikan lingkungan.
“Sebagai key driver blue economy, dalam pengembangannya kita harus berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dari riset yang mendalam dan studi topik terkait,” kata Vivi saat pemaparan dalam acara Paralel Event World Water Forum 2024 di Tanjung Benoa Nusa Dua, Bali, Minggu.
Tak hanya terbatas hanya pada ekonomi biru, Vivi menilai bahwa semua kebijakan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip saintifik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Vivie menjelaskan ekonomi biru memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru.
Baca juga: Trenggono: Kebijakan ekonomi biru diperkuat dukung keberlanjutan
Baca juga: Bappenas sebut ekonomi biru dapat ciptakan 12 juta lapangan kerja baru
Dengan berfokus pada penerapan ekonomi biru maka Indonesia tengah menuju perubahan transformasional dalam industri ekonomi maritim yang ramah lingkungan serta sesuai dengan standar keberlanjutan.
Saat ini, sumber pertumbuhan ekonomi biru memang sedang dibutuhkan mengingat prioritas pemerintah dalam penerapan kebijakan transisi ekonomi nasional.
“Jadi, hal ini memerlukan teknologi dan inovasi serta kolaborasi, tidak hanya di bidang teknologi perikanan atau kelautan saja, namun kita juga harus membangun kemampuan kita dalam hal kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, hingga keterampilan komputasi dan informatika, kemampuan berbahasa, kompleksitas dan berpikir kritis,” ujar Vivi.
Oleh karena itu, tambah Vivi, penyelenggaraan World Water Forum 2024 penting sebagai wadah banyak negara maupun pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kebijakan pengarian dan sanitasi yang efektif.
Indonesia dapat mempelajari perumusan kebijakan pengairan berbasis data kepada negara lain, dan juga sebaliknya.
"Kita telah mendengar bersama bahwa ekosistem dan komitmen internasional sangatlah biru. Persoalan perekonomian merupakan persoalan yang benar-benar bersifat lintas sektoral, tidak hanya satu sektor saja, maka perlu kita kejar bahwa ekonomi biru sebenarnya berkaitan dengan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan," tuturnya.
Adapun World Water Forum Ke-10 diselenggarakan Pemerintah Indonesia dan Dewan Air Dunia (World Water Council (WWC). Mengusung tema “Air untuk Kesejahteraan Bersama” atau “Water for Shared Prosperity”, forum tersebut diharapkan memberikan solusi dalam menyediakan air untuk seluruh kehidupan.
Para pemimpin, kepala negara, dan puluhan ribu delegasi global akan bertukar gagasan dan pemikiran dalam mencari solusi masalah air dunia dalam forum yang digelar pada 18-25 Mei di Bali, Indonesia.
Lebih dari 200 sesi diskusi akan fokus memperkuat kemampuan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam menyediakan air bersih dan adil bagi semua.
Baca juga: Bappenas: Ekonomi Biru jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi RI
Baca juga: FAO-IPB kunjungi Sumut pantau penerapan ekonomi biru
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
