Meski tanpa dihadiri Gubernur Banten Atut Chosiyah, namun pengesahan APBD berjalan lancar karena dihadiri Wakil Gubernur Banten Rano Karno.
"Walaupun belum ditandatangani gubernur, tetapi Raperda APBD 2014 sudah diparaf oleh wakil gubernur. Nanti tandatangan gubernur bisa menyusul," kata Wakil Ketua DPRD Banten Eli Mulyadi.
Berdasarkan dokumen APBD yang disahkan, terdapat peningkatan sebesar Rp355 miliar dari RAPBD 2014 yang diusulkan Rp7,022 triliun menjadi Rp7,377 triliun. Peningkatan cukup signifikan terdapat pada belanja langsung dari usulan Rp3,105 trilun menjadi Rp3,327 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung naik dari usulan semula Rp3,917 triliun menjadi Rp4,050 triliun.
Meski mengalami peningkatan, namun belanja tidak langsung masih tetap lebih besar dibanding belanja langsung. Peningkatan belanja tidak langsung untuk belanja pegawai dari usulan Rp532,2 miliar menjadi Rp558,5 miliar, belanja hibah dari Rp1,367 triliun menjadi Rp1,395 miliar atau naik Rp28 miliar dari usulan, belanja bantuan sosial tetap Rp91 miliar.
Peningkatan cukup tajam terdapat pada belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp78 miliar dari usulan Rp155 miliar menjadi Rp233,8 miliar. Sedangkan belanja langsung yang mengalami peningkatan terdapat pada belanja barang dan jasa dari usulan Rp1,460 triliun menjadi Rp1,485 triliun dan belanja modal dari usulan Rp1,467 triliun menjadi Rp1, 681 triliun.
Sementara, dari sektor pendapatan, APBD Banten juga hanya mengalami peningkatan Rp17 miliar dari usulan Rp6,861 triliun menjadi Rp6,878. Peningkatan terdapat pada dana perimbangan dari usulan Rp1,134 triliun menjadi Rp1,151 triliun. Pendapatan Asli Daerah tetap sebesar Rp4,675 triliun, begitu juga dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,051 triliun.
Peningkatan sangat tinggi terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp337,7 miliar dari usulan Rp450 miliar menjadi Rp787,7 miliar. Tambahan silpa tersebut dialokasikan utuh untuk pembiayaan netto dari usulan Rp161,5 miliar menjadi Rp499,2 miliar.
Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, peningkatan APBD Banten 2014 tidak hanya memperkuat kemampuan keuangan Pemprov Banten, tetapi juga membantu memperkuat kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota.
"Ini dapat dilihat dari peningkatan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota," katanya.
Rano juga mengaku terus mempertajam skala prioritas serta meningkatkan sinergi pembangunan. APBD sebesar Rp7,377 triliun menurutnya, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Banten Eli Mulyadi meminta gubernur segera menandatangani Perda APBD Banten 2014, untuk selanjutnya disampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Pihaknya berharap awal Tahun 2014 anggaran sudah bisa dilaksanakan tepat waktu. (*)
Pewarta: Mulyana
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
