Kendari (ANTARA News) - Ratusan masyarakat berenang ke laut menjemput kedatangan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang akan melihat secara langsung kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan calon pemekaran kabupaten Buton Utara (Butur). Pemantauan akhir pekan lalu di Raha, menyebutkan sebagian masyarakat terpaksa berenang ke laut karena dermaga dikuasai kelompok massa yang menamakan diri masyarakat Wakorumba yang menolak bergabung dengan Butur. Tim DPOD yang dipimpin Ahmad Zubaedi yang juga Direktur Penataan Daerah dan Otsus Ditjen Otda, Depdagri, tertunda sekitar setengah jam turun bertatap muka dan bertemu dengan warga. Danrem 143 Haluoleo, Kol Kav. Moch. Wahju Riyanto turun melakukan negosiasi dengan kelompok yang menguasai dermaga. Setelah massa yang membawa spanduk dan pengeras suara mengosongkan dermaga, barulah Tim DPOD bersama perwakilan Pemprov Sultra, Pemkab Muna yang diwakili Wakil Bupati Muna, La Bunga Baka, serta Komisi A DPRD Sultra turun dari kapal. Danrem 143 Halooleo didampingi Dandim 1416 Muna mengajak massa menyanyikan lagi "Padamu Negeri" untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengeras suara, Ketua tim DPOD, Ahmad Zubaedi, mengatakan kedatangan tim DPOD Depdagri adalah mendengarkan aspirasi masyarakat sehubungan dengan usul pemekaran Butur. "Aspirasi saudara-saudara akan menjadi laporan tim DPOD," kata Ahmad Zubaedi yang didampingi antara lain dari unsur Mensesneg RI, Menpan RI dan Direktur Penanganan Konflik, Hadi Susanto. Ahmad mengemukakan tujuan pemekaran wilayah adalah meningkatkan pelayanan dan tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada pihak yang menginginkan wilayah bagian timur Kabupaten Muna berdiri sendiri, Ahmad Zubaedi bersama Wakil Bupati dikalungi bunga. "Mudah-mudahan semangat ingin mekar dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak lama," kata Ahmad yang disambut tepuk tangan massa pro pemekaran. Sudah lama diinginkan Wakil Bupati Muna, La Bunga Baka mengatakan aspirasi warga Kabupaten Muna bagian timur untuk berdiri sendiri sudah lama diinginkan. "Pihak pro dan kontra diharapkan menyampaikan aspirasi sesuai aturan yang ada," katanya. Seorang ibu rumah tangga, Nurbaini mengatakan pemerintah harus menyahuti aspirasi pemekaran demi peningkatan kemakmuran. "Kami sudah lelah menunggu terwujudnya daerah pemekaran. Mudah-mudahan kedatangan tim DPOD membawa berkah bagi kami," kata Nurbaini dengan mata berkaca-kaca. Rosdiana yang juga PNS dengan suara lantang mengatakan Wakorumba tidak mau bergabung dengan Butur. "Silahkan Butur dibentuk tetapi jangan masukan Wakorumba," kata Rosdiana di hadapan tim. Massa pro dan kontra yang berhadap-hadapan dipisahkan oleh tugu Desa Wantusila. Aparat kepolisian lengkap pakaian PHH ikut disiagakan. Massa kontra membawa spanduk antara lain bertuliskan, "Jangan urus Wakorumba dan Ali Mazi, urus masalahmu jangan urus Wakorumba. Sesekali massa yang terdiri dari orang dewasa, remaja dan anak-anak dengan atribut pita kuning diikat di kepala meneriakan yel-yel, "Wakorumba Tolak Butur" (*)

Copyright © ANTARA 2006