"Bukan hanya melalui perbaikan asupan gizi, melainkan juga melakukan perbaikan lingkungan tempat tinggal seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik," kata anggota DPRD DKI Neneng Hasanah di Jakarta, Jumat.
Neneng membacakan dokumen tentang sejumlah rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi evaluasi dalam rapat paripurna dan hasil pembahasan komisi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2023.
Oleh karena itu, katanya, pihaknya merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengentasan stunting.
Menurut dia, penanganan harus dilakukan dengan memasukkan antara intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan mengerahkan sumberdaya dan program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Penanganan stunting tak sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi
Baca juga: Penanganan stunting tak sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi
Hingga 2023, Pemprov DKI berhasil menuntaskan stunting sebanyak 9.000 kasus dari total kasus stunting di seluruh Jakarta yang berjumlah 22.000 kasus.
Sementara, untuk angka rawan gizi, Pemprov DKI sudah menurunkan 23.000 kasus menjadi 10.000 kasus.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta lebih fokus melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan sasaran sesuai Kepgub Nomor 665 Tahun 2023 yakni sebanyak 49.667 keluarga dan 228.667 individu.
Sementara itu, Pemprov) DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem itu sebagai tindak lanjut Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan pada Maret 2023 berada di angka 4,44 persen atau turun 0,09 persen dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen.
Baca juga: DKI tingkatkan layanan Posyandu dan beri suplemen untuk atasi stunting
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
