Dalam sebuah sesi sidang komite hubungan internasional dan pertahanan majelis tinggi Parlemen Inggris, Dewan Bangsawan (House of Lords), Cameron mengatakan, pemukiman ilegal tersebut berdampak buruk terhadap kelangsungan negara Palestina.
"Pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat menyebabkan, secara teknis, semakin sulitnya negara Palestina terwujud, dan kami harus pikirkan hal ini," ucap Cameron pada Selasa (30/4).
Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi pertanyaan mengenai laporan komite majelis tinggi tersebut yang dikeluarkan tujuh tahun lalu terkait kemungkinan terwujudnya solusi dua negara "semakin mustahil dilaksanakan" dan tidak lagi layak untuk kedua pihak berkonflik
Ia juga mengatakan, meski pengakuan internasional penting dan memberi harapan kepada rakyat Palestina, aspek-aspek lain yang membuat negara Palestina dapat berdiri juga harus diperhatikan.
"Kita perlu memerhatikan hal-hal yang menjadi unsur terbentuknya negara, yang termasuk pemerintah dan kemampuan memerintahnya," ucap Cameron.
Baca juga: China-Indonesia sepakat soal "solusi dua negara" untuk Palestina
Sementara itu, Cameron juga menegaskan bahwa perdamaian jangka panjang dan stabilitas keamanan di Timur Tengah tidak akan terwujud selama masalah Palestina tak kunjung diselesaikan.
Masalah Palestina tetap harus ditangani walaupun ada upaya mewujudkan perdamaian dengan pemulihan hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel, seperti yang terjadi antara Arab Saudi dengan Israel.
"Namun, upaya tersebut juga harus mencakup pendirian negara Palestina dan langkah-langkah untuk mewujudkannya," ucap dia.
Terkait situasi di Jalur Gaza saat ini, di mana agresi Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina, Cameron menyatakan prihatin atas jatuhnya korban jiwa.
"Tentu saja, situasi di Jalur Gaza amat mengkhawatirkan, dan jatuhnya korban jiwa amat disesali," kata Menlu Inggris.
Selain itu, Cameron menyatakan bahwa terkait keberlanjutan pendanaan Inggris terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, pihaknya akan terlebih dahulu menunggu hasil penyelidikan berjalan sebelum membuat keputusan apapun.
Sumber: Anadolu
Baca juga: AS, para menteri Arab bahas gencatan senjata Gaza, solusi dua negara
Baca juga: Dukung seruan Spanyol, Norwegia siap akui negara Palestina merdeka
Baca juga: Turki minta komunitas internasional akui negara Palestina
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
