Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu didampingi secara konsisten agar dapat naik kelas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, menurutnya, penguatan sektor UMKM saat ini tidak semata-mata hanya masalah pembiayaan, namun pendampingan UMKM pun dibutuhkan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi rakyat itu dapat berkelanjutan.
"Upaya peningkatan kinerja sektor UMKM harus dibarengi dengan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan target pengembangan sektor ekonomi kerakyatan itu tercapai," kata Lestari dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan catatan Center of Reform on Economic (Core), dia mengungkapkan ada indikasi penurunan impor bahan baku serta barang modal yang merupakan salah satu indikasi menurunnya produktivitas masyarakat Indonesia.
Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor Indonesia pada Maret 2024 sebesar 17,96 miliar dolar AS, atau turun 2,60 persen jika dibandingkan dengan Februari 2024, dan turun 12,76 persen jika dibandingkan dengan nilai impor Maret 2023.
Padahal, menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM terus bertumbuh hingga tahun 2023, yakni ada 52,77 juta UMKM pada tahun 2009, 57,9 juta UMKM pada tahun 2013, 64 juta UMKM pada tahun 2023.
Untuk itu, dia mengatakan sejumlah indikasi tersebut harus segera diantisipasi dengan berbagai upaya agar peningkatan produktivitas sektor UMKM dapat terus dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dalam mendorong perekonomian nasional.
Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang kuat antara kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga dalam menerapkan kebijakan pengembangan sektor UMKM.
Dia pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat bersama-sama mewujudkan sektor UMKM nasional semakin berdaya saing
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, menurutnya, penguatan sektor UMKM saat ini tidak semata-mata hanya masalah pembiayaan, namun pendampingan UMKM pun dibutuhkan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan kinerja sektor ekonomi rakyat itu dapat berkelanjutan.
"Upaya peningkatan kinerja sektor UMKM harus dibarengi dengan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan target pengembangan sektor ekonomi kerakyatan itu tercapai," kata Lestari dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan catatan Center of Reform on Economic (Core), dia mengungkapkan ada indikasi penurunan impor bahan baku serta barang modal yang merupakan salah satu indikasi menurunnya produktivitas masyarakat Indonesia.
Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor Indonesia pada Maret 2024 sebesar 17,96 miliar dolar AS, atau turun 2,60 persen jika dibandingkan dengan Februari 2024, dan turun 12,76 persen jika dibandingkan dengan nilai impor Maret 2023.
Padahal, menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM terus bertumbuh hingga tahun 2023, yakni ada 52,77 juta UMKM pada tahun 2009, 57,9 juta UMKM pada tahun 2013, 64 juta UMKM pada tahun 2023.
Untuk itu, dia mengatakan sejumlah indikasi tersebut harus segera diantisipasi dengan berbagai upaya agar peningkatan produktivitas sektor UMKM dapat terus dilakukan dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dalam mendorong perekonomian nasional.
Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang kuat antara kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga dalam menerapkan kebijakan pengembangan sektor UMKM.
Dia pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat bersama-sama mewujudkan sektor UMKM nasional semakin berdaya saing
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
