"Kalau memungkinkan, jangan menjual produk hanya di satu 'platform'," ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait di Medan, Rabu.
Naslindo mengingatkan bahwa, selain lokapasar daring swasta, pemerintah memiliki wadah perdagangan untuk pelaku UMKM misalnya e-katalog pemerintah daerah, Pasar Digital (PaDi) UMKM dari Kementerian BUMN dan, khusus di Sumut, ada aplikasi Simitrasumut.com.
Dia menyebut, dengan berpartisipasi di banyak saluran, pasar produk UMKM Sumut akan semakin lebar. Selain itu, digitalisasi UMKM juga berjalan dengan baik.
Kemudian, Naslindo juga mengimbau agar UMKM tidak meninggalkan penjualan luring (offline).
"Kami berpesan supaya bisnis offline jangan disetop saat perdagangan daring ditingkatkan," kata dia.
Sejak tahun 2023, beberapa lokakarya daring seperti Shopee dan Lazada menaikkan biaya layanannya.
Terbaru, pada 22 April 2024, Tokopedia mengumumkan penyesuaian biaya layanan, yang dihitung berdasarkan kategori produk terjual, mulai dari dua persen hingga 6,5 persen yang berlaku untuk mitra penjual yang terdaftar sebagai Power Merchant dan Power Merchant Pro.
Tokopedia membagi ke dalam lima kategori grup produk, yakni kategori A (naik menjadi 6,50 persen), B (5,50 persen), C (4 persen), D (3,10 persen), dan E (2 persen).
Kelima kategori ini terbagi ke dalam pengelompokan berbagai jenis barang seperti barang elektronik, fesyen, ibu dan bayi, kecantikan, kesehatan, perawatan tubuh, makanan dan minuman, olahraga serta rumah tangga.
Baca juga: Diskop UKM Sumut sebut digitalisasi UMKM libatkan swasta
Baca juga: Pemprov Sumut siapkan Rp11 miliar untuk bantuan UMKM Terkait hal tersebut, Naslindo Sirait berharap perusahaan lokapasar daring dapat mempertimbangkan kembali kenaikan itu khusus untuk pelaku UMKM.
"Kalau pun harus dinaikkan, mungkin produk-produk UMKM bisa mendapatkan diskon khusus atau tidak ada kenaikan karena sekarang, kondisi ekonomi kita baru pulih," tutur dia.
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
