Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil langkah untuk menyelaraskan program nasional  terkait tata kelola spektrum dengan hasil dari pertemuan World Radiocommunication Conferences (WRC) 2023.

Adapun dalam WRC 2023 negara-negara di dunia sepakat untuk menata spektrum untuk jaringan non-terestrial (NTN), rencana pengembangan 6G, serta penerapan teknologi seluler pada WiFi 6 dan 7.

“Semua kepentingan yang menjadi agenda internasional itu kami kombinasikan dengan national interest, Indonesia maunya apa. Tidak semua diikuti, harus memilih dan memilah strategi yang terbaik buat kepentingan Indonesia,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu.

Baca juga: APSMC 2024 jadi momentum tingkatkan kualitas layanan telekomunikasi

Baca juga: Indonesia tuan rumah Konferensi Manajemen Spektrum Asia Pasifik 2024


Maka dari itu, untuk dapat menyelaraskan tujuan tersebut pemerintah menghadirkan diskusi dengan beragam pemangku kepentingan, salah satunya ialah ajang 10th Asia Pasific Spectrum Management Conference (APSMC) 2024 yang berlangsung pada 23-24 April 2024.

Terkait pembahasan pengelolaan spektrum frekuensi radio (SFR) yang saat ini berlangsung di Indonesia, Ismail menilai bahwa Indonesia melakukan penataan yang berbeda.

Ia mencontohkan misalnya untuk pita frekuensi 2.6 GHz dan 3.5 GHz, Indonesia memilih memanfaatkannya untuk pengoperasian satelit.

Hal itu jelas berbeda dengan negara-negara lain yang memanfaatkan pita frekuensi tersebut untuk teknologi telekomunikasi seluler.

“Negara kita ini unik. Jarang ada negara lain yang menggunakan frekuensi 3,5 dan 2,6 itu untuk satelit,” katanya.

Apabila peralihan penggunaan pita frekuensi dari satelit untuk teknologi seluler dilakukan secara tiba-tiba untuk mengikuti langkah negara lain, Ismail menilai hal tersebut akan menjadi tantangan yang cukup berat.

Hal itu dikarenakan selain masih adanya satelit yang terhubung dengan frekuensi tersebut, tentunya masih diperlukan adaptasi untuk para pelaku industri.

Status dari kedua pita frekuensi itu adalah sebagai berikut, untuk pita frekuensi 3.5 GHz saat ini masih diperuntukkan untuk satelit dan masa pakainya masih lama sehingga belum ada rencana perubahan.

Meski demikian, penggunaan pita frekuensi 2.6 GHz untuk satelit menurut Ismail akan segera berakhir. Agar ke depannya dapat tertata dan memiliki keberlanjutan, Pemerintah saat ini sedang mendiskusikan rencana pemanfaatan SFR itu lebih lanjut.

“Kami berdiskusi tentang co-existence, jadi itu bisa dimanfaatkan bersama. Kalau mau dimanfaatkan bersama satelit dan mobile ini, butuh support teknis lanjutan, misalnya pakai filter jarak paling dekat antara dua sistem,” kata Ismail.

Agar isu tata kelola sejenis bisa mendapatkan langkah yang tepat, maka Ismail berharap lewat APSMC 2024 bisa didapatkan banyak masukan untuk strategi kebijakan Indonesia di masa depan.

“Konferensi itu memang sharing, jadi targetnya tentu bukan sebuah keputusan tapi input yang akan kita terima dari para pakar hingga regulator di Asia Pasifik tentang strategi masing-masing negara dan strategi regional. Di forum IT itu ada regional Asia Pasifik, ada regional ASEAN, Amerika, itu harus kita harmonisasi,” tandasnya.

Baca juga: Menkominfo minta Balmon SFR Palembang sosialisasikan program digital

Baca juga: Kemenkominfo cegah potensi radio gelap jelang Pemilu 2024

 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024