BSI: Komposisi kredit EV capai Rp180 miliar hingga Februari 2024

Melihat tren year on year dari tahun 2022 ke 2023 yang meningkat, tren penjualan mobil listrik diproyeksikan tetap tumbuh pada tahun 2024

Jakarta (ANTARA) -

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat komposisi pembiayaan kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik (electric vehicle/EV) mencapai Rp180 miliar hingga Februari 2024.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyebutkan bahwa pada periode tersebut pembiayaan kendaraan di BSI mencapai portofolio Rp4,4 triliun, meningkat sebesar 48,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Melihat tren year on year dari tahun 2022 ke 2023 yang meningkat, tren penjualan mobil listrik diproyeksikan tetap tumbuh pada tahun 2024 ini,” kata Anton dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

BSI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik bagi masyarakat.

Komitmen tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya BSI dalam menjaga lingkungan dan mengurangi emisi karbon.

Anton optimis pembiayaan kendaraan listrik di BSI pada tahun ini akan terus menunjukkan tren yang positif.

Hal itu ditopang oleh potensi pasar dan permintaan dari masyarakat yang semakin besar serta banyaknya kebijakan dan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam pembelian kendaraan listrik.

Selain itu, kata Anton, produsen baru banyak yang masuk ke Indonesia sehingga menambah kompetisi di pasar, salah satunya dengan penawaran harga yang bersaing bagi konsumen yang membeli kendaraan listrik.

Perseroan juga memandang, terdapat beberapa hal yang membuat kendaraan listrik mulai diminati oleh masyarakat. Salah satunya, preferensi nasabah saat ini yang mendorong kemunculan kendaraan berwawasan lingkungan (KBL) menjadi tren tersendiri. Terlebih, jenis KBL memiliki nilai tambah performance, fitur, dan lainnya.

Hal lain yang membuat kendaraan listrik diminati, yaitu harga yang bersaing dengan jenis kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) yang disebabkan adanya subsidi pemerintah. Perhitungan cost dan maintenance juga dianggap lebih efisien.

Selain itu, minat kendaraan listrik di masyarakat juga didukung dengan adanya relaksasi pajak dan ketentuan bebas ganjil-genap di kawasan Jakarta.

“Terakhir tentunya motivasi masyarakat untuk ikut mengurangi emisi karbon, polusi dan kebisingan terkait penggunaan kendaraan,” kata Anton.

Baca juga: BSI: Bisnis emas tumbuh 27,2 persen hingga Februari 2024
Baca juga: Indonesia ajak Malaysia perkuat kerja sama keuangan syariah
Baca juga: OJK dorong sinergi dan kolaborasi membangun ekonomi syariah