Dia mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa menjadi motor untuk menggerakkan setiap pemda dalam melakukan kerjasama.
“Bikin KAD (Kerjasama Antar Daerah) sebanyak-banyak,” katanya dalam webinar “Dampak Kebijakan Ekonomi Politik di tengah Perang Iran-Israel” di Jakarta, Senin (22/4).
Menurut dia, KAD yang dilakukan pemda dapat dalam bentuk Business-to-Business (B2B) atau Government to Goverment (G2G), terutama antara daerah yang surplus dengan yang mengalami defisit.
“This is very serious. Jangan dianggap enteng, jangan atas nama otonomi, daerah kerja untuk dirinya sendiri,” ucapnya.
Kalau perlu, lanjut Bustanul, realisasikan contract farming yang berarti membuka skema kesepakatan antara petani dan pembeli mengenai syarat produksi dan pemasaran produk pertanian antar daerah.
Selain itu, dapat dilakukan pula subsistem on-farm yaitu melakukan usaha tani atau proses budidaya untuk menghasilkan produk pertanian primer. Dalam hal ini, sektor swasta atau pembeli lain bisa melakukan pendampingan terhadap petani, kemudian berbagai inovasi seperti smart farming dan digitalisasi pertanian.
“Plus, ada standby buyer. Jadi, standby seperti ini yang menjadi salah satu kunci untuk antisipasi krisis pangan. Kalau perlu pergudangan perbaiki, baik pergudangan biasa maupun sistem resi gudang. Di situ kita sebagai akademisi ikut menjadi pendamping, ya universitas, LSM (Lembawa Swadaya Masyarakat),” ungkap Bustanul.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
