Ia menyebut mitigasi diperlukan untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah yang tidak berhenti atau bahkan semakin bergejolak. Selain itu, lanjut dia, mitigasi perlu untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia jika menembus 100 dolar AS per barel.
"Pelemahan rupiah akan membuat harga beli minyak kian tinggi. Akhirnya, industri dan rumah tangga akan menanggung kenaikan harga. Pada ujungnya harga naik, rakyat kian tertekan. Ini adalah konsekuensi nyata dari kenaikan harga komoditas dan pelemahan rupiah sekaligus,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan situasi menjadi kian dilematis dengan posisi utang luar negeri yang cukup besar saat ini, yakni menembus angka 407,3 miliar dolar AS per Februari 2024.
Selain itu, ia mengatakan bahwa jatuh tempo utang yang mendesak dapat menguras cadangan devisa, termasuk intervensi pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sehingga, ia menuturkan pelemahan rupiah jelas menimbulkan kekhawatiran yang beralasan.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan kemandirian ekonomi karena semakin dibutuhkan dan relevan untuk menghadapi gejolak global yang tidak berkepastian.
Ia menjelaskan kemandirian ekonomi mengedepankan semangat mandiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam konteks bernegara, ia mengatakan bahwa kemandirian ekonomi berarti sumber-sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan oleh dan untuk rakyat Indonesia.
"Hilirisasi dan industrialisasi adalah kebijakan yang sudah sangat tepat dan harus dilanjutkan. Peningkatan nilai tambah komoditas akan menambal cadangan devisa, dan ujungnya memperkuat fundamental ekonomi. Jika ini berkelanjutan, maka gejolak perekonomian global tidak akan begitu berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Saya kira sangat penting untuk pemerintahan mendatang,” kata Syarief.
Adapun pada akhir perdagangan Senin, kurs rupiah ditutup meningkat 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.237 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.260 per dolar AS.
Baca juga: MPR dorong langkah deeskalasi konflik Timur Tengah
Baca juga: Waka MPR apresiasi program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
