Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan uji publik terkait mekanisme pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah kelurahan atau nama lain dalam proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam rilis yang disiarkan oleh Kementerian Sosial di Jakarta pada Jumat, uji publik tersebut sangat penting sebagai komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas DTKS.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico itu menerima saran serta masukan yang konstruktif guna menyempurnakan mekanisme pelaksanaan musyawarah desa/ musyawarah kelurahan atau nama lain dalam proses verifikasi dan validasi DTKS.
Pada kesempatan yang sama, Karina dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK KPK) mengatakan perlu keterbukaan dan transparansi saat melakukan verifikasi dan validasi data dalam musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.
Baca juga: KPK-Kemensos perbaiki tiga penyakit bansos
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024