Jakarta (ANTARA News) - DPR menyambut baik rencana mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn) Subarda Midjaja, untuk menyerahkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penggelapan dana Asabri sebesar Rp450 miliar oleh Henry Leo, kepada DPR. "Keberanian mantan Dirut Asabri itu pantas dihargai. Kami menunggu dan meresponnya dengan baik. Dibutuhkan keberanian untuk menjelaskan serta menyerahkan dokumen-dokumen Asabri kepada DPR," kata Wakil Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, meski berstatus pensiunan militer dan memiliki hubungan emosional-psikologis dengan institusi TNI dan Dephan, Mayjen Subarda diminta tidak perlu ragu atau khawatir untuk mengungkapkan ke publik atas kasus penggelapan dana Asabri. Disebutkannya, pengungkapan maupun penyerahan dokumen ke DPR itu akan bermanfaat untuk menjelaskan posisi Subarda Midjaja selaku Direktur Utama Asabri saat terjadinya penggelapan dana Asabri. "Subarda Midjaja tidak perlu takut dan khawatir dan DPR menghargai dan merespon baik atas niatnya untuk menjelaskan atau menyerahkan dokumen-dokumen Asabri saat dirinya masih menjabat Direktur Utara PT Asabri," tegasnya. Menurut mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn) Subarda Midjaja, dirinya tidak menerima aliran dana sebesar Rp30 miliar dari Henry Leo --tersangka pelaku korupsi dana Asabri Rp410 miliar. "Tidak ada aliran dana ke rekening Subarda untuk kepentingan pribadi. Uang Rp30 miliar itu tidak hilang, karena masuk ke rekening Direktur Utama Asabri, bukan ke rekening pribadi. Dana itu serta berbagai agunan lainnya telah diserahkan kepada Dephan, tidak ada satu peser pun yang saya makan," katanya. Dia kembali menegaskan komitmennya untuk membantu aparat hukum, termasuk Puspom TNI, untuk menuntaskan kasus penggelapan dana PT Asabri itu secara adil dan obyektif. Karenanya, berbagai dokumen yang dipegangnya secara utuh selama 7 tahun telah diserahkan ke Dephan. "Namun yang terpenting dilaksanakan adalah menangkap terlebih dahulu Henry Leo yang telah menggelapkan dana Asabri," katanya. "Kalau perlu, saya akan buka-bukaan, termasuk kepada DPR, dan ini bukan dimaksudkan menyerang institusi TNI. Sekarang ini saya hanya akan bicara untuk meluruskan pemberitaan saja. Kalau saya ditekan terus, saya akan datang ke lembaga yang bisa melindungi saya, yaitu Komisi I DPR. Saya kan sekarang rakyat biasa," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006