Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Syamsul Ma`arif mengharapkan ketegasan Pemerintah Pusat menengahi konflik yang timbul dalam kepemimpinan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dengan DPRD Lampung. "Persoalan itu akibat tidak adanya keputusan tegas sehingga terjadi `kesemrawutan dalam pemerintahan` di Lampung," katanya di sela-sela pembukaan Rakernas dan Rapimnas SOKSI di Jakarta, Sabtu. Mantan Menkominfo dari Partai Golkar itu mengatakan, konflik antara Gubernur dan DPRD yang berdampak pada berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Perda APBD Lampung beberapa pekan ini merupakan akibat dari ketidaksigapan dan ketidak tegasan Pemerintah Pusat. Menurut dia, persoalan ini terkesan berlarut-larut dan tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah pusat, padahal persoalan tersebut telah berlangsung lama yakni sejak pemilihan Gubernur Lampung pada 2004. Ia mengatakan, ketidaktegasan itu berujung berlarutnya permasalahan yang berakibat pada ketidakjelasan pemerintahan di Lampung. "DPRD dan Pemerintah Lampung tidak dapat berjalan sinergis sehingga rakyat menjadi korban," katanya. Ketidaksinergisan Pemerintah lampung dengan DPRD-nya itu tampak pada berlarut-larutnya Raperda APBD Lampung tahun 2006 belum lama ini.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006