"Direksi BUMN harus tahu makna keputusan politik. Intinya, Direksi BUMN jangan melawan keputusan tersebut," kata Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Poempida berpandangan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan keputusan politik.
Tanpa ada keputusan politik, menurut dia , maka tidak akan ada negara Republik Indonesia ini dan dirinya menyebutkan bahwa konstitusi serta undang-undang adalah produk dari keputusan politik.
"Jadi BUMN pun tercipta karena keputusan politik," ujarnya.
Panitia Kerja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR pada Jumat (25/10) mengeluarkan 12 rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
Salah satunya perusahaan BUMN harus menghapuskan praktik penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.
Dalam salah satu kesimpulan panja itu disebutkan bahwa praktik alih daya merugikan pekerja dengan terlihat semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di BUMN.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
