Rencana Australia akan berimbas secara langsung kepada Indonesia karena kebijakan tersebut salah satunya mengembalikannya para pencari suaka ke wilayah Indonesia,"
Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar menyatakan bahwa rencana kebijakan Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait pengusiran pencari suaka akan mengancam kedaulatan Republik Indonesia.

"Rencana Australia akan berimbas secara langsung kepada Indonesia karena kebijakan tersebut salah satunya mengembalikannya para pencari suaka ke wilayah Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga di Jakarta, Kamis.

Menurut Theo, kebijakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena jelas-jelas bertentangan dengan kedaulatan Indonesia.

Ia berpendapat, hal yang perlu dilakukan seharusnya adalah kedua negara dapat berbicara bersama untuk membuat kesepakatan kerja sama yang erat untuk melakukan program-program yang tidak memungkinkan terjadinya imigran masuk ke Australia.

Karena itu, Partai Golkar meminta pemerintah bersikap tegas terhadap rencana Australia tersebut.

Apalagi, PM Australia Tony Abbott dalam kunjungan luar negeri pertamanya dijadwalkan berkunjung ke Jakarta pada 30 September 2013 ditemani Menlu Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Scott Morrison.

Isu utama yang dibawa adalah untuk menghentikan imigran gelap yang menyeberang ke Australia dengan menggunakan kapal atau sering disebut sebagai manusia perahu.

Tidak saja mengembalikan perahu dan pengungsi ke Indonesia, Australia juga akan menempatkan polisi Australia di Indonesia.

Sementara itu, anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya menegaskan, Indonesia tidak memiliki kepentingan nasional untuk menerima kebijakan Australia.

"Konsensus antara pemerintah dan DPR tidak setuju dengan rencana yang sekarang sedang diproyeksikan oleh Perdana Menteri baru, Tony Abbott. Kebijakan tersebut mengganggu kedaulatan Indonesia," ujar Tantowi.

Sementara itu Perdana Menteri Australia Tony Abbott menganggap sepele keberatan Indonesia atas rencana kontroversialnya terkait perahu pengungsi dan berjanji untuk "tidak pernah melakukan atau mengusulkan" sesuatu yang akan melanggar kedaulatan negara lain.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, Abbott dijadwalkan berkunjung ke Jakarta pekan depan menjelang pertemuan puncak APEC untuk melakukan pembicaraan bilateral, yang kemungkinan akan didominasi oleh isu mengenai operasi militer menghalau kapal pencari suaka balik ke Indonesia, tempat transit utama bagi ribuan pencari suaka yang tiba di Australia tiap tahun dengan perahu.

Rencana yang disebut Operasi Kedaulatan Perbatasan itu telah menyinggung Indonesia. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan kepada Menlu Australia Julie Bishop disela-sela pertemuan PBB pekan ini bahwa Jakarta "tidak bisa menerima setiap kebijakan Australia yang akan melanggar kedaulatan".
(M040/A035)

Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013