"Tidak ada perkembangan baru yang berarti karena itu para Menlu ASEAN menyepakati agar Myanmar meneruskan upayanya sementara kita berharap proses Myanmar ke arah demokrasi dapat memberikan hasil yang konkrit," kata Menlu RI.Jakarta (ANTARA News) - Proses demokrasi di Myanmar yang seakan jalan di tempat dan belum menampakan suatu hasil yang nyata mengecewakan para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara anggota ASEAN. "Kita memang kecewa karena hasil konkrit dari proses demokrasi di Myanmar belum tampak," kata Menlu RI Hassan Wirajuda di Gedung Pancasila Deplu Jakarta, Selasa. Ditemui pada hari jadi ke-39 ASEAN, Menlu mengatakan bahwa laporan dari pihak Myanmar mengenai proses demokrasi di negeri itu dalam pertemuan tingkat Menlu ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur bulan lalu, memang tidak memuaskan. "Tidak ada perkembangan baru yang berarti karena itu para Menlu ASEAN menyepakati agar Myanmar meneruskan upayanya sementara kita berharap proses Myanmar ke arah demokrasi dapat memberikan hasil yang konkrit," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, ASEAN mengatakan pada pihak Myanmar untuk berjalan sendiri jika memang tidak menginginkan ASEAN ikut membantu. "...Kita bilang, silakan anda teruskan. Kalau anda memang tidak menginginkan ASEAN untuk ikut membantu anda, ya silakan jalan sendiri. Kurang lebih seperti itu," katanya. Sementara itu ditemui di sela-sela kunjungannya ke Indonesia dua pekan lalu Perdana Menteri Malaysia Dato`Seri Abdullah Ahmad Badawi menyatakan, kasus Myanmar menempatkan ASEAN dalam posisi yang tidak mudah karena prinsip yang dianut ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Namun, kata dia, kasus Myanmar bukanlah tanpa penyelesaian karena masih dapat dilakukan suatu pendekatan pada negara itu. "ASEAN mendukung Myanmar untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membawa kembali negara itu ke demokrasi," katanya. Di lain pihak, baru-baru ini pertemuan ASEAN inter-parlemen mengusulkan agar ASEAN membekukan keanggotaan Myanmar karena negara tersebut tidak serius menerapkan demokrasi dan membebaskan tokoh politik oposisi, Aung San Suu Kyi. "Aksi tersebut harus diambil karena tidak ada keseriusan dari junta militer untuk selesaikan kasus Myanmar secara damai," kata anggota parlemen Indonesia Djoko Susilo kepada kantor berita Kyodo. ASEAN yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, memperoleh tekanan dari dunia internasional pada kasus Myanmar, yang resmi menjadi anggota ASEAN sejak 1997.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
