TransJakarta rutin cek halte dan bus bebas alat peraga kampanye

Aset kami itu netral

Jakarta (ANTARA) - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) memastikan pihaknya rutin mengecek aset miliknya, yakni halte dan bus, bebas dari alat peraga kampanye (APK) selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Keluar dari depo setiap pagi itu kita cek tidak ada APK yang tertempel di sana. Kemudian di setiap detik-detik ujung itu juga kita lakukan pengecekan," kata Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Welfizon menegaskan aset TransJakarta harus netral. Ia juga menyebut sejumlah APK yang terpasang di sepanjang jalur bus hampir setiap koridor di ibu kota bukan menjadi kewenangan BUMD tersebut.

"Di jalur, kemudian di sepanjang median, itu bukan kewenangan kami. Aset kami itu netral," katanya.

Selain itu, PT TransJakarta juga terus berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengenai keberadaan APK di sepanjang jalur bus. Welfizon memastikan layanan TransJakarta tidak terganggu meski sepanjang jalur terpasang banyak APK.

"Kami paling koordinasi dengan dinas terkait. Tapi selama ini meskipun di sepanjang jalur itu banyak APK, tapi layanan kita tak terganggu," ujarnya.

Baca juga: Transjakarta bolehkan penumpang berkaos partai selama tidak kampanye

Aturan pelarangan menempel APK di fasilitas umum dan pohon sudah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada Pasal 71 disebutkan tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan.

Selain itu, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan atau taman dan pepohonan.

Diketahui, Manajemen PT TransJakarta menegaskan netralitas bagi karyawan dan pelanggan menjelang Pemilu 2024 demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama.

Karyawan TransJakarta telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penyelenggara netralitas publik. Selain karyawan, BUMD itu juga menggandeng mitra perusahaan termasuk operator untuk turut menjaga netralitas pada Pemilu.

Di sisi lain, setiap pramusapa dan tim lainnya juga rutin mengecek armada dari stiker dan APK lainnya. TransJakarta juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat setempat untuk memastikan halte yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) steril dari APK.

Baca juga: Bawaslu Jakbar masih telusuri kasus baliho APK timpa pengendara motor