Dulu pemerintah menyatakan bahwa ada moratorium atau penghentian sementara untuk penerimaan CPNS karena alasan sudah kebanyakan birokrat dan menghabiskan dana,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu menyatakan, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlalu terburu-buru.
"Dulu pemerintah menyatakan bahwa ada moratorium atau penghentian sementara untuk penerimaan CPNS karena alasan sudah kebanyakan birokrat dan menghabiskan dana," kata Khatibul Umam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Politisi Demokrat itu mengatakan, seharusnya pemerintah memikirkan anggaran untuk belanja pegawai karena hampir 60 persen hingga 75 persen anggaran baik APBD maupun APBN habis untuk belanja pegawai.
"Kalau penerimaan CPNS tidak memikirkan hal tersebut, uang negara akan habis untuk belanja dan gaji pegawai," katanya. Kalaupun dilakukan penerimaan CPNS, Umam mengusulkan agar pemerintah melakukan penerimaan untuk bidang tertentu seperti guru-guru, tenaga medis.
"Harus berbasis kepada kebutuhan fungsional. Jangan mengarah kepada negara birokrat, yang memperbesar birokrasi," kata Umam yang baru mendapat gelar Kandjeng Raden Harya Wiranudiningrat.
Penerimaan CPNS juga mencederai hati para tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja dan berharap suatu saat diangkat menjadi PNS.
"Penerimaan CPNS ini semakin membuat nasib tenaga honorer tak jelas," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, penerimaan CPNS harus bebas dari kepentingan dan KKN "Kalau penerimaan CPNS di pusat, saya yakin sudah diberlakukan sistem dan profesional. Yang dikhawatirkan adalah penerimaan CPNS di Provinsi, kabupaten atau kota karena biasanya yang diangkat jadi PNS adalah orang-orang yang menjadi tim sukses," pungkas Umam. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
