peran dari komunitas pesepeda seperti Bike to Work (B2W) sangat dibutuhkan sebagai pendamping untuk memperbaiki dan mempercepat terwujudnya Jakarta sebagai kota ramah sepeda
Jakarta (ANTARA) - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang paling serius dan konsisten terhadap pembangunan jalur sepeda dibandingkan daerah lain.
 
"Kalau dibanding dengan pemda-pemda lain, DKI Jakarta yang paling serius dan konsisten terhadap pembangunan infrastruktur bagi pesepeda," kata Nirwono di Jakarta, Rabu.
 
Hal ini dibuktikan dengan pembangunan jalur sepeda di Jakarta dari 2012 sampai 2022 sepanjang 301,084 kilometer. Realisasi itu melampaui target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Perubahan, dan Instruksi Sekda DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah.
 
Dalam RPJMD Perubahan, pemerintah daerah mematok pembangunan lajur sepeda sepanjang 252,1 kilometer, kemudian diperbarui dengan instruksi sekda 298 kilometer. Sehingga, kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini seharusnya diapresiasi dan didukung oleh masyarakat.
 
Menurut Nirwono, jika masih ada kekurangan, maka peran dari komunitas pesepeda seperti Bike to Work (B2W) sangat dibutuhkan sebagai pendamping untuk memperbaiki dan mempercepat terwujudnya Jakarta sebagai kota ramah sepeda.
 
Meskipun populasi pesepeda tidak terlalu banyak, kata Nirwono Jakarta tetap harus menjadi kota ramah sepeda dengan membangun dan terus memperbaiki infrastruktur.
 
"Tetapi dengan tersedianya infrastruktur pesepeda, masyarakat justru didorong untuk kembali bersepeda dalam jarak dekat untuk beraktivitas harian sebagai bagian dari upaya mengurai kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan membuat badan sehat," jelas Nirwono.
 
Selain itu, Pemprov DKI juga telah menyediakan lajur sepeda yang aman, selamat dan nyaman bagi masyarakat Jakarta. Nirwono menyebut tidak ada landasan yang membuat komunitas B2W menggugat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke PTUN.
 
Terkait pembongkaran jalur sepeda di Pasar Santa itu dilakukan karena adanya perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan agar bisa mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga yang berlalu lintas.
 
Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut. Selanjutnya, pembongkaran stick cone lajur sepeda dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui aplikasi Cepat Respons Masyarakat (CRM).
 
Adapun hasil survei petugas lapangan Bidang Lalu Lintas Jalan yang secara mobile melakukan perawatan terhadap jalur sepeda, bahwa terdapat stick cone yang rusak tertabrak kendaraan bermotor. Selain itu untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut, membuat Dishub DKI menggantikannya dengan mata kucing.
 
Sebelumnya, Komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) menggugat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke PTUN karena dinilai melakukan malapraktik terkait tata kelola dalam menjamin keamanan di jalur sepeda.
Baca juga: Komunitas pesepeda B2W gugat Pemprov DKI ke PTUN soal jalur sepeda
Baca juga: Legislator dukung DKI kurangi lajur sepeda demi efektivitas pemakaian
Baca juga: Pengamat apresiasi komitmen Pemprov DKI soal jalur sepeda

 

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024