Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya mematuhi perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Untuk itu pihaknya menyiapkan sanksi administrasi bagi para PNS yang nekat.
"Soal sanksi tentu saja ada," ujar Risma usai rapat paripurna DPRD Surabaya, Jumat.
Informasi yang dihimpun Antara hingga Jumat siang sudah ada sekitar 91 mobdin yang terparkir rapi di Taman Surya. Bahkan mobil dinas wali kota yang berjenis X-trail juga diparkir sejak Jumat pagi di Balai Kota.
Saat ditanya jenis sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang membandel, Tri Rismaharini, enggan menjawabnya. Dia mengatakan, soal apa sanksi itu nanti tergantung bagaimana pelanggarannya. "Belum kami bahas detail sanksinya," katanya.
Namun, dia mengeluh soal kerepotan yang bakal ditimbulkan dengan disimpannya mobil dinas tersebut di Taman Surya. Risma mengakui nantinya Taman Surya akan dipakai shalat Idul Fitri, karena itu ratusan mobdin tersebut akan dipindah saat keperluan tersebut.
Saat PNS pemkot mematuhi instruksi wali kota, hal sebaliknya dilakukan anggota DPRD Surabaya. Sejumlah anggota dewan mengaku tidak mau menyimpan mobil dinasnya di Taman Surya dengan alasan mobil dinas yang dipakai tersebut sifatnya pinjam pakai.
Salah satu anggota Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompesy mengaku tidak akan menyimpan mobil dinas di Taman Surya. Bahkan, Simon berencana untuk mengganti pelat merahnya menjadi pelat hitam saat momentum Lebaran.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya lain Herlina Santoso juga mengaku tidak akan menempatkan mobil dinasnya ke Taman Surya. Tapi, akan disimpan di rumah sendiri. Dia mengatakan, saat mudik akan menggunakan mobil yang lain. "Tidak pakai mobil dinas," katanya.
Soal keamanan mobil dinas, Kepala Bakesbang linmas Surabaya Soemarno memastikan pengamanan akan sangat ketat. "Tidak ada mobil dinas saja dijaga, apalagi ada," katanya.
(A052/I007)
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
