Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pokok-pokok pembahasan RKP 2014 dan hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2014,"Jakarta (ANTARA News) - Badan Anggaran DPR RI menyampaikan pokok-pokok kesepakatan hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah 2014 pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II Jakarta, Jumat.
"Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pokok-pokok pembahasan RKP 2014 dan hasil pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2014," kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Djoko Udjianto.
Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pasal 155 ayat 2, pemerintah harus menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI.
"Untuk itu, pemerintah juga telah menyampaikan RKP Tahun 2014 guna dibahas bersama DPR," ujarnya.
Adapun tema RKP Tahun 2014, kata dia, adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan", dimana RKP tersebut lebih diarahkan kepada penanganan isu-isu strategis.
"Dari hasil pembahasan ada tiga isu strategis yang menjadi fokus dari RKP 2014, yaitu pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik," kata Djoko.
Selanjutnya, dia mengatakan ada 11 Prioritas Nasional utama yang disepakati dalam pembahasan RKP 2014, antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur.
"Prioritas pendidikan dalam RKP diarahkan untuk meningkatkan akeses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejahteraan rakyat," katanya.
Sementara itu, untuk prioritas kesehatan, menurut dia, akan diarahkan pada pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup.
Selanjutnya, dia mengatakan prioritas ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan.
"Selain itu, juga untuk meningkatkan akses dan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta memberdayakan petani dan nelayan," ujar Djoko.
Kelima Prioritas Nasional utama lainnya, kata dia, adalah iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; prioritas kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Dia menjelaskan, untuk prioritas iklim investasi dan iklim usaha akan dilakukan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kebijakan ketenagakerjaan.
"Untuk prioritas energi, pembangunan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi dan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan)," jelasnya.
Wakil Ketua Banggar DPR itu juga menyampaikan bahwa dalam hasil pembahasan RKP 2014 antara DPR dan pemerintah telah disepakati tiga prioritas nasional lainnya, yaitu Prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan; Prioritas bidang perekonomian; dan Prioritas bidang kesejahteraan rakyat.
(Y012/N002)
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
