"Walaupun sebenarnya itu bukan cara yang tepat. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) itu butuh sistem, bukan ditongkrongi Wakil Menteri," kata Achsanul di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta BC harus segera menata kembali pembagian profiling importir.
"Karena saat ini 73% adalah importir yang dikategorikan berisiko tinggi. Ini artinya 3 dari 4 importir berisiko tinggi. Berarti selama ini registrasi importir yang didengungkan di Komisi XI DPR RI tidak berjalan baik," kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Dia juga mengemukakan masalah dwelling time yang sedang ramai saat ini harus disikapi dengan profesional.
Dirjen BC juga harus memahami bahwa UU Kepabeanan itu semangatnya adalah pelayanan, tidak semata-mata penerimaan.
"Yang mengherankan, 98% hasil pemeriksaan fisik dijalur merah sama dengan dokumen PIB. Ini menunjukkan bahwa manajemen resiko tidak berjalan. Ini ada permainan apa? Mereka harus paham bahwa distribusi ini bagian dari pelayanan," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
