Kebijakan itu pasti akan menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan di Ibu Kota. Akan tetapi, kami sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasinya,"Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tiga kebijakan pembatasan kendaraan terkait dengan kebijakan mobil murah dari pemerintah pusat.
"Kebijakan itu pasti akan menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan di Ibu Kota. Akan tetapi, kami sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut Basuki, langkah antisipasi yang dimaksud adalah pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan yang terdiri atas tiga penerapan.
Pertama, kata dia, penerapan kebijakan nomor pelat kendaraan bermotor ganjil dan genap. Kedua, penerapan kebijakan jalan tol berbayar atau electronic road pricing (ERP). Ketiga, penerapan kebijakan sistem donasi parkir.
Basuki mengaku tidak merasa keberatan dengan kebijakan mobil murah tersebut.
Dia optimistis tiga kebijakan pembatasan kendaraan yang sudah disiapkan akan mampu mengantisipasi membanjirnya jumlah kendaraan di Ibu Kota.
"Saya tidak ada masalah dengan kebijakan mobil murah. Kalau mau beli mobil, silakan saja. Kami siap menerapkan tiga kebijakan itu untuk mencegah terjadinya kemacetan akibat mobil-mobil itu," tutur Basuki.
Selain tiga kebijakan tersebut, sambung Basuki, saat ini Pemprov DKI juga tengah sibuk melakukan pengadaan seribu bus armada angkutan umum dalam upaya menyediakan sarana transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
"Armada angkutan umum harus siap lebih dahulu sebelum tiga kebijakan itu diterapkan. Maka, kami usahakan pengadaan seribu bus sudah rampung pada akhir tahun ini. Jadi, diharapkan masyarakat mau beralih ke angkutan umum dan tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi," kata Basuki.
(R027/D007)
Pewarta: Rr. Cornea Khairany
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
