Sehari-hari kami di KSP menerima laporan langsung dari masyarakat, ada kebutuhan nyata untuk memperbaiki dan memastikan bahwa konflik segera selesai.Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan komitmennya dalam mengawal pengelolaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah dan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Sehari-hari kami di KSP menerima laporan langsung dari masyarakat, ada kebutuhan nyata untuk memperbaiki dan memastikan bahwa konflik segera selesai," kata Moeldoko dalam Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN realisasikan redistribusi tanah 3,9 juta ha
Moeldoko menjelaskan ada dua hal penting dalam percepatan pelaksanaan reformasi agraria. Pertama, pola penyelesaian kelembagaan dan alur penyelesaian konflik agraria.
Kedua, penguatan kelembagaan pembentukan Project Management Office (PMO) Reforma Agraria.
"PMO ini juga penting, layaknya kartu prakerja, kita buat juga ini nanti agar reforma agraria bisa berlari lebih cepat," katanya.
Moeldoko mengungkapkan bahwa peliknya permasalahan agraria membuat masyarakat secara masif melakukan berbagai cara untuk melaporkan aduan ke Kantor Staf Presiden.
Hingga Mei 2023, terdapat 1.385 laporan maupun aduan masyarakat. Aduan tersebut jika diklasterisasi berdasarkan kementerian, yakni,Kementerian ATR/BPN sebanyak 716 kasus, Kementerian BUMN, 359 kasus, Kementerian LHK 244 kasus dan 66 kasus berada di lintas kementerian.
Moeldoko menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu belum ada sinkronisasi data kasus atau aduan yang dimiliki kementerian.
KSP kemudian berinisiatif untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan menyerahkan langsung data konflik agraria kepada Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri LHK dan Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN.
Baca juga: Airlangga: Sertifikasi tanah transmigrasi capai 140.590,72 hektare
Moeldoko menyatakan di 2023 ini, KSP telah mengintegrasi 82 program pemberdayaan lintas kementerian bagi masyarakat penerima sertifikat perhutanan sosial, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
Pemberian program integrasi lintas kementerian/lembaga tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat perhutanan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi II KSP Abetnego Tarigan menekankan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria.
GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria. Dalam GTRA Pusat, Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional akan mengakselerasi pelaksanaan reforma agraria, sehingga ke depannya usulan GTRA daerah akan diproses lebih cepat diambil keputusan.
"Di level Kabupaten, GTRA merupakan mesin kerja untuk memverifikasi serta memvalidasi persoalan lahan yang ada di daerah. GTRA adalah rumah untuk melihat persoalan di daerah, untuk kemudian dikoordinasikan ke GTRA Pusat," kata Abetnego.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
