Peraturan teknis akan dikeluarkan pada Juni ini, tinggal melakukan harmonisasi,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian mematangkan peraturan teknis terkait kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau "Low Cost and Green Car" setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 beberapa waktu lalu.
"Peraturan teknis akan dikeluarkan pada Juni ini, tinggal melakukan harmonisasi," kata Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Budi menjelaskan, draft yang terkait dengan kebijakan tersebut memang telah selesai, namun masih diperlukan pembaharuan dan harmonisasi untuk jadwal alokasi masing-masing industri di Indonesia.
Budi menyatakan, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut diharapkan akan meningkatkan infrastruktur industri otomotif di Indonesia, dan diharapkan akan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjadi produsen mobil.
"Mobil merupakan kumpulan dari komponen-komponen, namun dengan adanya produksi komponen dari dalam negeri maka akan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk membuat mobil di Indonesia," kata Budi.
Beberapa waktu lalu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Dalam pasal 3 ayat 1(c) tersebut menyatakan bahwa untuk mobil hemat energi dan harga terjangkau, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak sebesar 0 persen dari harga jual.
Pajak 0 persen tersebut untuk motor bahan bakar cetus api dengan kapasitas silinder 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar setaranya.
Kedua, untuk motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel ) dengan kapasitas isi silinder sampai 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar setaranya.
(V003/N002)
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
