Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana menggunakan hidrogen hijau sebesar 20 persen pada tahun 2038.
"Bappenas juga sedah menyebutkan bahwa energi transmisi kita sudah dipertimbangan mengadopsi energi hijau terbarukan termasuk di IKN sebesar 20 persen pada 2038," kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan konservasi BRIN Eniya Listiani dalam webinar "Clean Energy Dalam Mendukung Program Rendah karbon" di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa penggunaan hidrogen hijau di IKN merupakan salah satu upaya mencapai target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060 seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan rencana tersebut maka nantinya energi yang akan digunakan di berbagai sektor di IKN menggunakan energi non karbon termasuk hidrogen.
"Ibaratnya gasnya kalau sekarang pakai natural gas itu semua diganti ke hidrogen, semua yang dibakar semua yang dipake untuk gas juga diganti hidrogen," ujarnya.
Baca juga: KLHK pulihkan lahan bekas tambang menjadi kawasan ekowisata bagi IKN
Eniya menilai hidrogen hijau sangat penting diimplementasikan karena mampu menekan emisi karbon dari sektor industri.
Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan salah satu proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Peso, Kalimantan Utara (PT Kayan) yang menggunakan energi hidro untuk menyuplai pasokan listrik ke ibu kota negara (IKN).
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah melakukan kajian terkait peta jalan strategi nasional terkait pemanfaatan hidrogren untuk jangka panjang hingga tahun 2060.
Peta jalan itu berisi penjelasan tentang arah hidrogen yang terbagi menjadi beberapa segmen yaktu segmen pilot project, pengembangan introduksi ke pasar dan penetrasi pasar, serta efek kepada nilai tambah ekonomi.
Baca juga: Jokowi apresiasi minat China di IKN saat bertemu PM Li Qiang
Baca juga: OIKN: Perlu teknologi dan kebijakan yang tepat mengelola air di IKN
"Bappenas juga sedah menyebutkan bahwa energi transmisi kita sudah dipertimbangan mengadopsi energi hijau terbarukan termasuk di IKN sebesar 20 persen pada 2038," kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan konservasi BRIN Eniya Listiani dalam webinar "Clean Energy Dalam Mendukung Program Rendah karbon" di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa penggunaan hidrogen hijau di IKN merupakan salah satu upaya mencapai target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060 seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan rencana tersebut maka nantinya energi yang akan digunakan di berbagai sektor di IKN menggunakan energi non karbon termasuk hidrogen.
"Ibaratnya gasnya kalau sekarang pakai natural gas itu semua diganti ke hidrogen, semua yang dibakar semua yang dipake untuk gas juga diganti hidrogen," ujarnya.
Baca juga: KLHK pulihkan lahan bekas tambang menjadi kawasan ekowisata bagi IKN
Eniya menilai hidrogen hijau sangat penting diimplementasikan karena mampu menekan emisi karbon dari sektor industri.
Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan salah satu proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Peso, Kalimantan Utara (PT Kayan) yang menggunakan energi hidro untuk menyuplai pasokan listrik ke ibu kota negara (IKN).
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah melakukan kajian terkait peta jalan strategi nasional terkait pemanfaatan hidrogren untuk jangka panjang hingga tahun 2060.
Peta jalan itu berisi penjelasan tentang arah hidrogen yang terbagi menjadi beberapa segmen yaktu segmen pilot project, pengembangan introduksi ke pasar dan penetrasi pasar, serta efek kepada nilai tambah ekonomi.
Baca juga: Jokowi apresiasi minat China di IKN saat bertemu PM Li Qiang
Baca juga: OIKN: Perlu teknologi dan kebijakan yang tepat mengelola air di IKN
Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023
