Hal ini disampaikan Iwan dalam kegiatan Seminar Umum Diseminasi Informasi Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (10/10/23).
“Kami mengatur dan mengawasi secara ketat ketersediaan dan penyaluran dari BBM subsidi tersebut kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kepulauan,” ungkap Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa dengan adanya Program BBM Satu Harga dan terbitnya Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), diharapkan dapat lebih menjangkau dan menjamin pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran dan tepat volume.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends. Menurutnya, pemanfaatan BBM subsidi tepat sasaran akan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.
“Subsidi BBM yang berasal dari uang rakyat, sudah seharusnya menjadi bagian dari kesejahteraan rakyat,” tutur Mercy.
Untuk itu, Ia pun berharap kebijakan yang ada dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas. "Semakin dipersingkat birokrasi, tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pemantauan BBM di Kota Ambon
Dalam kunjungan ini, Iwan Prasetya Adhi juga melakukan pemantauan ketersediaan dan penyaluran BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 84.971.06 dan SPBU Nelayan 88.971.01, di Kota Ambon.
Iwan mengimbau kepada petugas dan pengelola SPBU untuk ikut serta mengawasi penyaluran BBM subsidi yang saat ini sudah diatur melalui surat rekomendasi dan pemakaian QR Code.
“Kita sudah atur dan awasi sedemikian rupa untuk penyaluran BBM subsidi,” tegas Iwan.
Turut hadir pada pemantauan ini Sales Area Manager Retail Maluku PT Pertamina Patra Niaga Angga Yudiwinata Putra dan Sales Branch Manager Rayon I Maluku PT Pertamina Patra Niaga Wahyu Purwatmo.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2023
