"Investasi harus menjamin distribusi kesejahteraan dan keamanan masyarakat," katanya dalam diskusi tentang Penyelesaian Kasus Pulau Rempang yang diikuti di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Antisipasi El Nino, Waketum MUI imbau masyarakat lakukan sejumlah hal
Baca juga: LPPOM MUI pastikan produk gunakan pewarna karmin aman dikonsumsi
Amirsyah menilai jika investasi berpotensi menimbulkan mafsadah atau kerusakan, hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak untuk dapat menyelesaikannya, termasuk di antaranya para ulama.
Menurutnya, negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan yang harus ditunjukkan, salah satunya dalam bidang investasi agar tidak dikuasai kepentingan golongan tertentu.
"(Negara) merdeka dan berdaulat, termasuk dalam melakukan investasi dan kegiatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Amirsyah, segala bentuk investasi hendaknya juga menjamin hak-hak bangsa, seperti kedaulatan dan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat, serta segala hal yang dijamin oleh konstitusi seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.
"Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus ditaati, jadi clear," ujarnya.
Baca juga: MUI minta Pemerintah tak lakukan tindakan di Rempang sebelum "clear"
Baca juga: MUI minta Pemerintah tak lakukan tindakan di Rempang sebelum "clear"
Amirsyah mengatakan MUI beserta para ulama menginginkan adanya solusi terbaik bagi umat agar tidak ada hak yang tercederai oleh kepentingan suatu golongan tertentu.
Dia menyatakan pihaknya optimistis pemerintah telah memiliki solusi terbaik terkait permasalahan yang ada di Pulau Rempang.
"Tinggal bagaimana pemerintah melakukan political will (kebijakan politik), saya rasa keadilan bisa terjamin," tambah Amirsyah.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Irfan Syakir Widyasa mengatakan proyek pengembangan investasi di Pulau Rempang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
"Karena yang dibangun di Rempang itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas, baik itu tenaga kerja maupun masyarakat yang ada di sana, juga sebetulnya diberikan kompensasi yang besar," kata Irfan pada Rabu (4/10).
Baca juga: MUI nyatakan pewarna makanan dari serangga Cochineal halal digunakan
Baca juga: MUI nyatakan pewarna makanan dari serangga Cochineal halal digunakan
Dia menerangkan hambatan yang sempat dihadapi saat pengembangan investasi di Pulau Rempang disebabkan oleh penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum maksimal hingga adanya kepentingan politik dan negara asing yang terlibat.
"Selama ini informasi yang mungkin belum sampai, karena kepentingannya banyak, selain ada Pilwalkot, Pilgub, Pilpres, tapi rupanya investasi yang masuk ini kan juga diinginkan oleh negara lain," tutur Irfan Syakir Widyasa.
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
