... pemerintah mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan geotermal, secepatnya... "
Jakarta (ANTARA News) - "Pemberian kompensasi kepada rakyat miskin dalam bentuk BLSM tidak menyelesaikan persoalan pemborosan anggaran di sektor migas," kata Rizal Ramli, bekas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, di Jakarta, Kamis. 

Dia berbicara pada diskusi Dialektika: BLSM Untuk Kepentingan Rayat atau Parpol? di Gedung MPR/DPR/DPD, dengan pembicara lain anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso, dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens.

"Untuk efisiensi APBN itu mestinya ada komitmen dan tindakan sungguh-sungguh dari pemerintah mengurangi pemborosan anggaran; perketat pos-pos anggaran yang bisa digelembungkan," katanya.

Dia mencontohkan pada peningkatan pasokan gas untuk keperluan nasional dari 23 persen saat ini menjadi minimal 30 persen dalam waktu dua tahun ke depan.

Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah, kata dia, dengan mengurangi secara bertahap penggunaan generator diesel yang merugikan PLN sampai Rp37 triliun. "Selanjutnya pemerintah mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan geotermal, secepatnya," kata dia.

Solusi lainnya, menurut dia, hendaknya pemerintah segera membangun kilang minyak dengan kapasitas 300.000 MW hingga 400.000 MW, dalam waktu dua tahun.

(R024/Z003)

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013