Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, berharap roadmap tersebut bisa menjadi panduan pembangunan untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
"Dari sisi kebijakan kenegaraan, MPR RI saat ini juga sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Kehadiran PPHN justru untuk memastikan RPJPN 2025–2045 dijalankan oleh siapa pun presiden yang memimpin Indonesia, sekaligus menjadi penguat bagi pemerintah dalam mengimplementasikan roadmap Indonesia Emas 2045 yang disusun oleh Kadin Indonesia," kata dia.
Bamsoet menjelaskan roadmap Indonesia Emas 2045 yang disiapkan Kadin Indonesia disusun berlandaskan pada empat aspek prioritas. Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan, dengan memajukan pelayanan kesehatan dan pangan.
Kedua, kata Bamsoet, aspek kesejahteraan yang tidak hanya menyangkut produk domestik bruto (PDB), tetapi juga masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dan kehidupan yang layak. Aspek ini bisa dipenuhi salah satunya melalui hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM.
"Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan, mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar," ujar Bamsoet.
Keempat, kata dia, adalah aspek keberlanjutan, yakni mencapai target dekarbonisasi dengan tetap memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan.
Dia menambahkan bahwa lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang telah tercantum dalam RPJPN 2025–2045 terdiri dari menjadi negara dengan pendapatan perkapita setara negara maju, serta menurunnya angka kemiskinan menuju nol persen dan berkurangnya tingkat ketimpangan.
Selain itu juga meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di pentas global, dan meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
"Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya dunia usaha. Serta tidak kalah penting, yakni konsistensi pembangunan antara satu periode pemerintahan ke penggantinya, pusat dengan daerah, serta daerah yang satu dengan lainnya," ucapnya.
Baca juga: Jokowi terima buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045 dari Kadin
Bamsoet juga mengatakan kehadiran PPHN tidak kalah penting sebagai penunjuk arah hingga 100 tahun ke depan.
"Di sinilah pentingnya kehadiran PPHN agar pembangunan yang dijalankan tidak berhenti dan mangkrak di tengah jalan," ucap Ketua MPR.
Substansi PPHN, kata dia, hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Dengan demikian, PPHN tidak akan mengurangi ruang, kewenangan, dan kreativitas pemerintah maupun dunia usaha dalam menyusun cetak biru pembangunan," katanya.
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet usai Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia, di Jakarta, Senin, yang dihadiri oleh Arsjad Rasjid, Koordinator Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan, Koordinator Wakil Ketua Umum II Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, dan Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani.
Baca juga: Bamsoet harap peta jalan Kadin jadi panduan lengkapi RPJPN 2025-2024
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
