Jakarta (ANTARA News) - Kalangan BUMN Perbankan mengharapkan, setoran dividen kepada pemerintah tahun buku 2007 lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, mengingat besarnya kebutuhan modal perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal itu terungkap usai Rapat Dengar Pendapat Panja Penerimaan Kelompok BUMN Komisi XI DPR RI, dengan Bank BNI, Bank Mandiri, PT Telkom, dan PT Jamsostek, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa. Usai RDP yang berlangsung tertutup itu, Wakil Dirut PT Bank BNI, Gatot Suwondo, mengatakan sebenarnya, belum ada putusan soal setoran dividen. "Pembahasan baru pada tahap penilaian besaran rasio dividen terhadap laba bersih (pay out ratio) masing-masing bank," kata Gatot. Ia menjelaskan, khusus BNI, pihaknya masih membuat hitung-hitungannya, namun kalaupun pemerintah menaikkan sebaiknya harus melihat dulu kondisi perbankan keseluruhan. "Saya bilang berbeda, kalau bagi bank modal itu kan kegiatan usaha karena kalau menambah modal dari pemerintah tidak mungkin. Kalau dividen diperbesar dengan mengambil keuntungan, tentu pemupukan modal akan terhambat," ujarnya. Di sisi lain, lanjutnya, sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), perbankan diwajibkan memiliki modal minimal Rp50 triliun untuk menjadi bank berskala internasional. Menurut Gatot, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah saat ini yang mempengaruhi kinerja perbankan, pihaknya mengajukan revisi pada Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP) 2006. Yaitu perlunya peningkatan penyisihan pencadangan aktiva produktif (PPAP) cukup besar dari Rp800 miliar menjadi Rp1,5 triliun. "Dengan demikian, bank masih memiliki pencadangan kalau tejadi sesuatu," katanya. Diketahui, setoran dividen Bank BNI pada 2006 diproyeksikan Rp909 miliar, pada 2007 diproyeksikan mencapai Rp1,034 triliun, sedangkan pada 2008 mencapai Rp1,27 triliun. Menanggapi hal itu, anggota Panja yang juga wakil ketua Komisi XI DPR, Asman Abnur menjelaskan, target setoran dividen BUMN secara keselurunan pada 2007 diturunkan dari sekitar Rp23 triliun, menjadi Rp13 triliun. "Kontribusi dividen BUMN Perbankan masih harus didalami apakah dapat dipenuhi atau tidak," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006