“Kita harus memulai menjaga dan mengelola laut melalui regulasi kebijakan dan keputusan pengelolaan ruang laut yang berdasarkan pada data dan informasi yang terkini, terukur dalam skala detail dan tersedia secara reguler maupun periodik,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Marine Spatial Planning Service Expo di Jakarta, Selasa.
Trenggono menjelaskan ocean big data merupakan sebuah sistem yang akan dibangun melalui perangkat berbasis teknologi pesisir laut dan udara seperti radar, sensor-sensor untuk mengukur kualitas perairan dan laut, drone bawah air, drone udara dan nano satelit.
Nantinya, data-data yang dibutuhkan didapat melalui kerja sama dengan starling kelautan, guna membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data secara daring, dengan menggunakan aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Secara Elektronik (e-PIT).
Dengan demikian, sistem yang dikembangkan itu dapat menjadi pendukung dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemantauan sumber daya ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan.
Selain itu, Trenggono menyatakan kalau KKP juga mengembangkan sistem neraca laut (ocean big accounting) yang mencakup data spasial dan non-spasial yang terintegrasi.
Neraca laut dinilai akan memberikan kemampuan pada KKP untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan dengan upaya pelestarian konservasi, rehabilitasi dan restorasi sebagai penambah kekayaan laut Indonesia.
Menurutnya, neraca laut memiliki kekuatan memprediksi dampak dari setiap perizinan, pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi, kualitas dan fungsi ekonomi laut secara jangka menengah dan panjang.
Trenggono menekankan baik pemerintah daerah, instansi sektor industri, masyarakat dan stake holder lainnya pun dapat memanfaatkan ocean big data dan neraca laut untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut dan memastikan kinerja ekonomi maritim dapat dinilai secara lebih objektif.
“Kualitas pembangunan kelautan kita, dapat dilihat dari dampaknya terhadap neraca sumber daya laut sebagai upaya kita menjaga ekologi laut. Dengan demikian, implementasi kebijakan ekonomi biru dapat terus menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatannya itu ia turut menyampaikan bahwa alasan pengembangan dua sistem monitor kelautan itu, disebabkan oleh adanya potensi kerusakan laut Indonesia akibat tata kelola ruangnya yang belum optimal.
Mengingat Tanah Air memiliki lebih dari 17 ribu pulau, yang dikelilingi oleh 6,4 juta kilometer persegi perairan, yang di alamnya terdapat habitat penting yakni mangrove seluas 3,3 juta hektare, terumbu karang 2,5 juta hektare dan hampir 300 ribu hektare padang lamun.
Sementara itu secara administratif, terdapat 281 kabupaten kota dan lebih dari 12 ribu desa berada di daerah pesisir yang masyarakatnya tergantung pada laut yang sehat.
“Penting bagi kita memiliki tata kelola dan instrumen pengelolaan ruang laut yang tangguh dan dapat diandalkan. Instrumen yang mampu memonitor dan mengukur kualitas serta integritas ekonomi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan,” ujar Trenggono.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
