Sebaiknya harga BBM tidak naik. Masih ada cara lain untuk menghemat anggaran negara misalnya dengan meningkatkan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga dan bea masuk sektor pertambangan seperti batu bara,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan penghematan anggaran tanpa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, melainkan dengan menghemat anggaran negara.
"Sebaiknya harga BBM tidak naik. Masih ada cara lain untuk menghemat anggaran negara misalnya dengan meningkatkan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga dan bea masuk sektor pertambangan seperti batu bara," kata Maruarar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Politisi PDIP itu menilai jebolnya anggaran negara akibat subsidi BBM diperkirakan akan mencapai Rp30 triliun (kelebihan kuota BBM enam juta kiloliter), apabila tidak ada kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.
Dengan melakukan peningkatan bea masuk sektor pertambangan batu bara, menurut dia potensi pendapatan negara bisa mencapai Rp48 triliun.
"Harus ada langkah instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan bea masuk dan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga itu bisa menutupi jebolnya anggaran akibat BBM, apalagi menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan memang ada pemborosan di sektor itu," kata dia.
Dia mengatakan Fraksi PDIP tidak sekedar menolak kenaikan harga BBM yang digulirkan pemerintah. Namun tetap memberikan solusi langkah lain penghematan anggaran.
Sejauh ini pemerintah tidak menyatakan akan membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi. Pemerintah hanya melakukan penundaan kenaikan hingga pembahasan APBNP 2013, agar bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat.
"BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa (30/4).
Kepala Negara mengatakan pemerintah menginginkan ketika berlaku harga BBM subsidi yang baru maka kompensasi bagi masyarakat miskin dapat langsung disalurkan sehingga tidak ada jeda waktu.
"Tidak boleh ada gap waktu, maka tergantung dana kompensasi siap, pemerintah sudah menyiapkan rencananya. Rencana kami apa saja, berapa lama, akan segera disampaikan ke DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013," kata Presiden.
Kepala Negara mengharapkan pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR dapat selesai pada Mei mendatang sehingga dana kompensasi sudah tersedia dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan.
Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.
Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.
Sempat bergulir sejumlah opsi pengendalian BBM dari pemerintah antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyediaan BBM jenis baru seharga Rp7.000 per liter, kenaikan BBM Rp6.500-Rp7.000 per liter hanya bagi mobil pribadi, dan kenaikan BBM secara merata dengan kisaran harga di bawah Rp6.500 per liter.
Pemerintah sempat mengisyaratkan kecenderungannya mengambil kebijakan kenaikan BBM dengan harga di bawah Rp6.500 per liter yang berlaku bagi seluruh kendaraan.
(R028/F002)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
