Menaikkan harga BBM mengandung risiko karena dapat menyebabkan kegagalan reformasi yang sedang dilaksanakan, apalagi menjelang tahun 2014, dimana Bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilu."Jakarta (ANTARA News) - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) KOSGORO menyarankan pemerintah untuk menyampaikan penjelasan secara tuntas dan komprehensif terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial.
"Menaikkan harga BBM mengandung risiko karena dapat menyebabkan kegagalan reformasi yang sedang dilaksanakan, apalagi menjelang tahun 2014, dimana Bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilu," kata Ketua Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) KOSGORO, Hayono Isman di Wisma Mas Isman Jalan Teuku Cik Ditiro 34 Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Hayono yang juga Anggota Komisi I DPR ini, jika penjelasan mengenai kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah tidak tepat dan tidak dapat membuat rakyat puas, maka akan menimbulkan gejolak sosial termasuk kemungkinan akan berdampak kepada pelaksanaan proses Pemilu.
Hayono mengakui kenaikan harga BBM pasti akan memberikan dampak yang berat bagi rakyat karena akan mendorong kenaikan harga berbagai barang kebutuhan rakyat.
"Apapun alasan terkait kenaikan harga BBM yang disampaikan pemerintah, pada akhirnya bermuara pada kenaikan harga kebutuhan pokok bagi rakyat," katanya.
Ia meminta pemerintah menyampaikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik, apa alasan kenaikan, apa manfaat kenaikan harga BBM dan lainnya.
"Karena yang menanggung beban adalah rakyat sehingga rakyat harus tahu," katanya.
Hayono mengimbau pemerintah memberikan penjelasan secara tuntas dan komprehensif yang dapat diterima oleh masyarakat.
"Kalau alasan pemerintah hanya untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota, tentunya ini belum cukup untuk dijadikan alasan," kata Hayono.
Menurut dia, pemerintah harus memiliki alasan yang tepat dan masuk akal serta memberi manfaat dari aspek yang lain.
"Kalau itu dipenuhi kami yakin rakyat bisa menerima langkah pemerintah," katanya.
Sebelumnya Juru Bicara Presiden, Julian A Pasha mengatakan kebijakan pemerintah terkait pengurangan subsidi BBM mengerucut pada opsi satu harga.
"Mengerucut pada satu harga, bukan dua harga," kata Julian.
Pada Senin pagi, Presiden Yudhoyono didampingi oleh Wakil Presiden Boediono kembali mengumpulkan sejumlah menteri untuk mematangkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dalam suatu rapat tertutup.
Menurut Julian, pembahasan difokuskan pada upaya melindungi rakyat miskin dari dampak kebijakan pengurangan subsidi itu.
"Jika kebijakan itu diterapkan, semua opsi apa plus minusnya, hanya memang yang ingin dipastikan agar subsidi itu diterima bagi orang yang pantas disubsidi. Jadi, titik tolak dari sana," katanya. (*)
Pewarta: Agus Salim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
