Peluncuran buku berjudul "Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045" dan "News Maker Satu Dasawarsa 'The Politician' Senayan" tersebut digelar di bilangan SCBD, Jakarta Selatan..
"Jadi buku ini lahir karena saya ingin memberikan suatu pemikiran sebetulnya, kalau dari 31 buku ini lebih banyak kegalauan yang saya utarakan," kata Bamsoet di Bengkel Space SCBD, Jakarta Selatan, Minggu.
Bamsoet mengatakan kegalauan yang dituangkan dalam dua buku terbarunya adalah soal Indonesia yang belum memiliki rancangan pembangunan jangka panjang, sehingga setiap berganti presiden visi-misi pembangunan jangka panjang Indonesia juga ikut berganti.
"Galau pertama karena saya melihat bangsa ini, negara kita ini, sampai hari ini belum memiliki suatu rencana jangka panjang yang mengikat dari satu jabatan dan satu periode presiden ke presiden berikutnya. Kita hanya kita berdasarkan visi misi presiden sehingga tidak ada kesinambungan pembangunan dan tidak ada pemantapan yang pasti bangsa ini akan dibawa kemana," ujarnya.
Bamsoet juga menilai sangat sulit mewujudkan target Indonesia Emas 2045 tanpa perencanaan pembangunan jangka panjang, karena target menjadikan Indonesia maju tidak akan bisa dilakukan dalam waktu singkat.
"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang jelas yang disepakati dan dipatuhi, antara pemerintah satu dan berikutnya. Saya enggak yakin kita ga mampu mewujudkan Indonesia Emas kita hanya dapat perunggu atau perak," ujarnya.
Kegalauan lain yang dirasakan Ketua MPR itu adalah Indonesia tak memiliki protokol darurat apabila terjadi kejadian luar biasa, salah satu contoh nyatanya adalah pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga tiga tahun lamanya.
Dia menilai protokol darurat tersebut sangat vital dalam menghadapi salah satu momen krusial yang akan menentukan masa depan bangsa, yakni momen Tahun Politik 2024.
"Kemudian kegalauan berikutnya adalah saya sebagai Ketua MPR saya melihat bahwa bangsa kita konstitusi kita tidak ada pintu darurat, tidak ada protokol kalau terjadi sesuatu yang luar biasa di bangsa ini, saya ambil contoh apakah di ruangan ini bisa ada yang menjamin pemilu besok 14 Februari 2024 bisa dilaksanakan sesuai jadwal?" tuturnya.
Ketua MPR RI itu mengatakan berdasarkan konstitusi anggota legislatif akan berakhir pada 1 Oktober 2024 dan kemudian diangkat anggota legislatif baru hasil pemilu dan jabatan presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
"Kalau pemilu tidak dilaksanakan maka seluruh jabatan hasil pemilu tidak ada. DPR tidak ada apalagi presiden tidak bisa dilantik, yang tersisa hanya Panglima TNI dan Kapolri," kata Bamsoet.
Sedangkan kegalauannya yang ketiga adalah soal demokrasi transaksional atau demokrasi NPWP "nomor piro wani piro". Dirinya khawatir parlemen akan diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki modal cukup untuk kampanye tapi tidak memiliki kepiawaian atau tidak memiliki nilai-nilai kebangsaan dan ideologi partai yang diikutinya.
"Kemudian yang ketiga adalah apakah terus kita biarkan demokrasi yang seperti ini yang ujung-ujungnya nanti kita akan terjebak pada oligarki, para pemegang modal. Kita terjebak pada demokrasi angka-angka, demokrasi yang mahal, yang hanya nanti bisa dimiliki oleh para pemilik modal?" ujarnya.
Oleh karena itu dia berharap kegalauan yang dituangkan dalam tulisannya bisa menjadi referensi bagi para pemimpin masa depan bangsa dalam menyusun kebijakan dan membangun negeri untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045.
"Nah ini PR kita semua, mudah-mudahan ke depan pemimpin kita yang kita akan pilih 2024 tanggal 14 Februari 2024 nanti mampu melihat persoalan dan mampu menyelesaikan dengan baik," pungkasnya,
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah tanggapi serius maraknya kasus peretasan
Baca juga: Ketua MPR puji kepemimpinan Jokowi di KTT ASEAN
Baca juga: Bamsoet harap peran MPR semakin kuat mengawal bangsa dan negara
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
