"Usulan itu kami terima, tapi akan kami kaji. Bayangkan kalau diabaikan, tentu 22 provinsi yang nggak ada masalah dengan UN akan menolak, bahkan yang digeser pun menolak karena punya harga diri," kata Nuh dalam konferensi pers usai diskusi "Profil Dokter Gigi Indonesia yang Holistik dan Membumi" di Surabaya, Sabtu.
"DPR boleh saja memberi masukan, tapi hal yang subtansial adalah kerahasiaan soal UN, bukan soal serentak tidaknya. Kalau tidak serentak, tapi tidak bocor ya masih sah, karena itu kami tidak ingin serta merta mengabaikan hanya soal beda waktu," katanya.
Kemarin anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyatakan UN 2013 tidak sah karena tidak dilaksanakan serentak. "Karena dalam UU dinyatakan bahwa UN harus dilakukan serentak. Tidak boleh ada penundaan," katanya.
Nuh berjanji untuk mengumumkan hasil investigasi penyebab gagalnya UN serentak, minggu depan.
Dia juga berjanji untuk menjatuhkan sanksi kepada yang lalaii. "Biaya percetakan soal UN 2013 mencapai Rp94 miliar dan ada sekitar Rp22 miliar yang bermasalah," katanya.
Dia mempersilakan BPK atau KPK melakukan penyelidikan. "Bukan KPK atau BPK yang masuk (menyelidiki), tapi kami undang mereka untuk masuk," katanya.
Nuh mendaku pelaksanaan UN SMA dan SMP serta sederajat secara umum terselesaikan. "Bedakan antara UN dengan pelaksanaan UN, sebab UN memang ada masalah dengan satu percetakan, tapi di Jatim dan provinsi lain kan berjalan sebagaimana biasa," katanya.
Pewarta: Edy M Ya`kub
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
UN yang yang menjadi penentu bagi kelulusan pengukutnya. sehingga ujian nasional merupakn sebagai salah satu tolok ukur keseriusan dan kemampuan siswa pada perjuangan di bangku sekolah sesua jenjangnya. UN tetap dilaksanakan dan manajemennya harus diperbaiki.