Tertundanya UN di 11 provinsi ini merupakan keteledoran yang ketiga dalam tempo enam bulan, dan ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia. Ibarat penyerang sepak bola, Kemdikbud sudah mencetak `hat trick` keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian, ujar Herlini melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan keteledoran Mendikbud antara lain terkait uang tunjangan sertifikasi guru, beasiswa bidik misi, dan kegagalan menggelar UN secara serentak.
Ketiga-tiganya macet dan mengecewakan, ujar dia.
Menurut dia, keteledoran itu tidak layak ditolerir. Dia meminta semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus diberi sanksi tegas.
Dia menilai Kemdikbud tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran, ataupun "mengkambing-hitamkan" dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat.
Kalau pun itu benar adanya, setidaknya `hat trick` keteledoran ini memperlihatkan Kepemimpinan Pak SBY tidak berhasil menciptakan harmoni antara kebijakan Kemenkeu dengan program-program Kemdikbud, atau mensinergikan eksekusi program antara pusat dengan daerah. Pasti itu ada akar masalahnya yang dibiarkan berlarut-larut, kata Herlini.
Lebih jauh dia menilai kelemahan Kemdikbud terjadi dalam proyek-proyek pengadaan, mulai dari pengadaan buku hingga pencetakan dokumen vital seperti naskah UN. Penilaian itu, kata dia, didasarkan hasil audit BPK dari tahun ke tahun.
Yang jadi persoalan adalah, cetak-mencetaknya menghambat kegiatan seperti UN sekarang, bahkan tidak menutup kemungkinan menunda implementasi Kurikulum 2013. Sebaiknya BPK dan KPK lebih merapat lagi ke Kemdikbud, agar kasusnya tidak terus berulang, ujar dia.
Di sisi lain Herlini menyayangkan Mendikbud dan jajarannya selalu mengumbar keyakinan segalanya berjalan sesuai rencana. Sebab realisasinya sering terlambat.
Dia mencontohkan sebelum kasus gagal UN serentak per 15 April 2013, pihak Kemdikbud menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T, yakni tepat waktu UN, tepat distribusi dan tepat jumlah soal UN.
Kenyataannya pekan kemarin di Trenggalek ditemukan kekurangan dan kelebihan jumlah soal UN. Sementara molornya pencetakan dan distribusi soal UN ditemukan nyaris dibanyak daerah, tidak hanya Indonesia Tengah, kata dia.
Hal tersebut, lanjutnya, menyebabkan persiapan UN tahun ini melanggar Prosedur Operasi Standar yang digariskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurut dia tidak baikl bila kementerian selalu umbar optimisme, padahal di lapangan tidak terkontrol.
Dia menilai apabila kebiasaan tersebut dibiarkan, maka diprediksikan pengadaan buku siswa dan babon penunjang Kurikulum 2013 pun akan bernasib sama.
Ia mengatakan kasus UN tahun 2013 adalah pelajaran berharga bagi masyarakat pendidikan Indonesia, agar tidak terbuai lagi dengan pernyataan-pernyataan Kemdikbud yang tidak operasional.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SLTA di 11 provinsi di Indonesia ditunda akibat soal ujian untuk daerah-daerah tersebut belum siap.
Nuh memaparkan, ke-sebelas provinsi yang mengalami penundaan pelaksanaan UN itu, antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo. (R028/Z003)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
