Pemilihan ketua umum tahun ini menjadi ramai di media menyusul dicoretnya nama Fadjar Panjaitan oleh Tim 9 karena yang bersangkutan adalah seorang pejabat publik,"
Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 57 anggota yang mempunyai hak suara akan memilih Ketua KONI DKI Jakarta periode 2013-2018 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Sabtu (6/4).

Mereka akan memilih dua calon ketua umum, yaitu imcumbent Winny Erwindia dan mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Yudhi Suyoto.

Selain memilih ketua umum KONI DKI Jakarta yang baru, Musorprov tersebut juga akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, serta membahas program kerja 2013-2018 dengan sasaran utama mempertahankan gelar juara umum PON 2016 di Jawa Barat.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Erizal Azhar di Jakarta, Jumat, pengurus propinsi cabang squash tidak berhak memilih karena masa bakti kepengurusan mereka sudah habis sejak enam bulan lalu.

"Jumlah suara sebenarnya 58, tapi cabang squash tidak bisa memilih karena masa kepengurusan mereka sudah habis sejak enam bulan lalu. Mereka hanya berhak sebagai peninjau," kata Erizal yang juga Ketua Umum Federasi Hoki Seluruh Indonesia itu.

Menurut Erizal, dari 57 anggota KONI DKI Jakarta, 44 diantaranya adalah organisasi cabang olahraga, tujuh badan fungsional, enam KONI Wilayah, satu KONI Pusat dan satu KONI Propinsi DKI.

Erizal mengakui bahwa berdasarkan pengamatannya dalam beberapa bulan terakhir, ajang pemilihan ketua umum kali ini mempunyai nuansa yang berbeda dibanding pemilihan sebelumnya karena diwarnai berbagai polemik di media akibat dicoretnya nama Fadjar Panjaitan sebagai kandidat karena yang bersangkutan adalah pejabat publik, yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

"Pemilihan ketua umum tahun ini menjadi ramai di media menyusul dicoretnya nama Fadjar Panjaitan oleh Tim 9 karena yang bersangkutan adalah seorang pejabat publik," katanya.

Pihak yang pro berpatokan pada UU Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pejabat publik dilarang menduduki jabatan di KONI Pusat maupun daerah, sementara mereka yang kontra beralasan bahwa pejabat diperlukan sebagai pengurus agar memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menurut rencana, Musorprov tersebut akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Joko Widowo yang akrab disapa Jokowi. (a032/D011)

Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013