... mudah, tinggal tunjuk saja... "Sanur, Bali (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Yudhoyono, bersedia menjadi ketua umum DPP Partai Demokrat asalkan ada ketua harian yang dapat membantu dia menyelesaikan tugas-tugas partai.
"Ini mudah, tinggal tunjuk saja," katanya, saat ditemui sebelum KLB Partai Demokrat dimulai, di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Sabtu pagi.
Jika "skenario" ini benar-benar terjadi, maka posisi Yudhoyono sangat sentral; menjadi ketua Dewan Penasehat/Dewan Kehormatan sekaligus juga pimpinan puncak eksekutif partai penguasa itu, setelah bertahun sebelumnya turut menjadi bidan kelahiran partai politik berlambang bintang tiga kaki itu.
Pohan mengatakan, ketua harian tersebut ditunjuk jika SBY yang menjadi ketua umum, bukan calon-calon lainnya. "Jika yang lain, ya untuk apa. Tugas SBY juga berat sebagai presiden dan ketua umum apabila terpilih nanti. Jadi, gunanya untuk menjembatani tugas-tugas tersebut," katanya.
Dia menampik dualisme kepemimpinan jika dibentuk ketua umum dan ketua harian DPP Partai Demokrat.
KLB diselenggarakan untuk memilih ketua umum DPP Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas urbaningrum setelah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang, Bogor.
KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum karena diperlukan sebagai syarat penyerahan daftar calon sementara anggota legislatif ke KPU Pusat, yang harus dibubuhi ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai bersangkutan.
Pohan mengatakan, ketua harian tersebut ditunjuk jika SBY yang menjadi ketua umum, bukan calon-calon lainnya. "Jika yang lain, ya untuk apa. Tugas SBY juga berat sebagai presiden dan ketua umum apabila terpilih nanti. Jadi, gunanya untuk menjembatani tugas-tugas tersebut," katanya.
Dia menampik dualisme kepemimpinan jika dibentuk ketua umum dan ketua harian DPP Partai Demokrat.
KLB diselenggarakan untuk memilih ketua umum DPP Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas urbaningrum setelah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang, Bogor.
KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum karena diperlukan sebagai syarat penyerahan daftar calon sementara anggota legislatif ke KPU Pusat, yang harus dibubuhi ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai bersangkutan.
Awalnya, KLB dijadwalkan selama dua hari, yakni 30-31 Maret 2013, namun karena sebagian besar suara DPC dan DPD mengerucut kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SusiloYudhoyono, KLB tersebut bisa diselesaikan secara musyawah mufakat, sehingga ketua umum dapat terpilih cepat.
(J010)
Pewarta: Juwita T Rahayu
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
