"Kita membuat suatu wadah supaya kita bisa memberikan kontribusi untuk sedikit banyak menyumbang saran tentang mengelola pendidikan yang berkualitas," kata Dewan Penasihat GM Pro Dadeng Wahyudi saat peluncuran GM Pro di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Sabtu.
Ia menyebutkan, anggota yang tergabung di organisasi tersebut yaitu guru-guru pengajar di sekolah negeri yang masih berstatus honorer dan belum memenuhi passing grade.
Dadeng yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor itu mengungkapkan bahwa di daerahnya masih ada sekitar 1.000 guru berstatus honorer yang mengajar di sekolah negeri.
GM Pro, kata dia, juga akan menjadi wadah untuk pengembangan kualitas para guru honorer agar bisa lolos passing grade dan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: Tiga Pemda optimalkan kuota PPPK guru demi pendidikan berkualitas
"Karena surat Kemenpan RB pada November tahun ini (tenaga) honorer dihilangkan, maka mereka terinspirasi kepada pemerintah untuk segera diangkat menjadi PPPK," kata Dadeng.
Ia meyakini, ketika guru-guru di Kabupaten Bogor memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni, maka kesejahteraan akan menyertainya, termasuk lolos dalam seleksi menjadi PPPK.
Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Hartono Anwar di tempat yang sama menjelaskan bahwa setiap guru honorer wajib melalui serangkaian tes yang regulasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi PPPK.
"Mudah mudahan di tahun ini mereka bisa mengikuti tes dan segera diangkat menjadi PPPK," kata Hartono.
Tahun ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 2.909 formasi PPPK jabatan fungsional guru untuk diangkat tahun 2024.
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah benahi permasalahan seputar guru PPPK
Baca juga: Pemkab HSU angkat ratusan guru honorer jadi PPPK
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
