Jakarta (ANTARA News) - Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Suryadi, menilai upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melebur sejumlah mata pelajaran melalui penerapan kurikulum 2013 akan menimbulkan masalah terutama terkait keberadaan guru.

"Yang saya dengar melalui pemberlakuan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014 sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan atau dilebur, ini kemungkinan akan mengurangi jumlah guru, belum lagi guru yang didaulat mengajar akan kesulitan karena integrasi tersebut," ujar Suryadi saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Melalui pemberlakuan kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melebur sejumlah mata pelajaran misalnya di tingkat SD pelajaran IPA dan IPS akan diintegrasikan ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia.

Dia mengatakan pemerintah memang telah menyatakan akan melatih ribuan guru untuk menjadi guru inti atau "master teacher" yang bertugas membimbing guru-guru lainnya. Namun dengan waktu yang cenderung terbatas, Suryadi menyangsikan pelatihan itu dapat berjalan mulus.

"Tahun ajaran baru semakin dekat, namun hingga saat ini belum terlihat pergerakan nyata. Selain itu arah dari kurikulum 2013 ini belum begitu bisa ditangkap, karena tidak jelas apakah pendidikan nantinya akan berbasis isi atau kompetensi, layaknya pendidikan yang selama ini berlangsung," kata dia.

Suryadi mengatakan sangat mudah melakukan integrasi isi pelajaran secara kontekstual, namun pada akhirnya praktik di lapangan turut menjadi pembuktian keberhasilan penerapan kurikulum 2013.

"Pemerintah juga mengklaim bahwa uji publik mendapat dukungan dan menghasilkan suatu hal positif. Namun lagi-lagi itu hanya secara konseptual dan hipotesis, belum secara lapangan atau `experience`," kata dia.

Dia mengusulkan sebaiknya pemerintah menjadikan tahun ini sebagai tahun uji coba kurikulum 2013. Evaluasi terhadap kurikulum tersebut dapat dilakukan pada tahun 2014 untuk memutuskan apakah kurikulum baru dapat segera diimplementasikan atau masih membutuhkan perbaikan.

"Selain itu pemerintah perlu mengingat bahwa pemberlakuan kurikulum itu harus selaras antara konseptual dan praktiknya. Jangan hanya mengandalkan konseptual atau hipotesis saja tanpa ada uji coba di lapangan," kata dia.

Sebelumnya anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar juga meminta pemerintah menunda sejenak implementasi kurikulum 2013 karena sosialisasi dari pemerintah dirasakan masih belum maksimal.

"Kalau mau sebaiknya ditunda sebentar saja penerapannya, agar kita bisa duduk kembali bersama-sama, saya yakin akan lebih bagus. Karena rasanya belum maksimal sosialisasinya," kata Raihan saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (2/3).

Raihan mengatakan sosialisasi kurikulum 2013 yang belum maksimal tercermin melalui kunjungan kerja Komisi X ke Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, di mana para tenaga pengajar baru mengerti mengenai rencana pergantian kurikulum, namun belum memahami secara detail isi dari kurikulum baru itu sendiri.

"Mereka hanya mengerti ada pergantian kurikulum, tapi soal isinya belum dikuasai. Jadi baru tahu `kulit`-nya saja," kata Raihan.

Dia mengatakan hingga pertemuan terakhir dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sampai saat ini Komisi X DPR RI melalui Panja Kurikulum juga belum menerima bahan-bahan kurikulum 2013 secara lengkap dari pemerintah.

"Belum lagi ada masalah di manajemen kebijakan, anggaran berubah-ubah drastis dan terkesan mengerikan sekali karena kenaikannya tidak tanggung-tanggung. Ini semua perlu dibicarakan kembali, termasuk agar antara standar dan kompetensi nyambung," ujarnya.

Raihan mengharapkan keinginan luhur dari Kemdikbud untuk menerapkan kurikulum baru dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada pro dan kontra layaknya yang masih dijumpai di lapangan.

Hal tersebut, menurut dia, penting dilakukan agar dunia pendidikan tidak menjadi cemoohan di mata para pakar.

"Seandainya tidak terburu-buru, saya meyakini akan berhasil. Ini kan keinginan baik dan luhur, sehingga kerjanya juga harus profesional dan jangan menimbulkan pro dan kontra. Jangan sampai pekerjaan kita ini ditertawakan para pakar," kata dia.

Pada tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2013/2014. Melalui kurikulum baru tersebut, pemerintah akan melebur sejumlah mata pelajaran misalnya untuk tingkat SD, mata pelajaran IPA dan IPS akan dilebur ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia.

Sejauh ini Kemdikbud juga gencar melakukan sosialisasi penerapan kurikulum 2013 hingga ke pelosok daerah. Rencananya kurikulum tersebut akan diterapkan secara bertahap, di mulai pada siswa-siswi kelas-kelas tertentu.

"Sosialisasi terus berjalan. Bahkan sudah uji publik kan," ujar Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (28/2).

(R028/R010)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013