Saya meminta antar instansi pemerintah meningkatkan kerjasamanya demi terwujudnya transportasi publik yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR Marwan Ja'far mengatakan, kecelakaan lalu lintas pada angkutan darat kian mengkhawatirkan, misalnya dalam sepekan saja, lebih dari 30 orang tewas dan puluhan orang lainnya mengalami luka serius maupun luka ringan.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu mengatakan, kecelakaan yang menewaskan puluhan korban, mulai di Simalungun Sumatera Utara, bus yang membawa para pelajar SMA masuk ke sungai, pada 28 Februari 2013.
Selain itu, di Tanjung Pinang, Kepri, terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan enam mobil dan satu sepeda motor (28/2) serta kecelakaan maut juga terjadi di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat pada (27/2).
Oleh karena itu, Marwan menyatakan sangat prihatin dan menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para korban kecelakaan, terutama korban yang meninggal dunia.
"Harus dipastikan bahwa pemerintah tidak boleh lalai dalam memberikan santunan dan bantuan kepada para korban kecelakaan lalu lintas," katanya.
Menurut Marwan, kecelakaan angkutan darat umumnya disebabkan empat faktor, yakni sarana, prasarana, faktor manusia dan faktor alam. Dia juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) beserta pihak terkait segera bertindak cepat dan secara serius untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan, sehingga tidak hanya pengemudi yang disalahkan.
"Saya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk menghentikan dan memberantas segala bentuk pungutan liar (pungli) di jalan raya yang sudah sangat kronis. Pungli membuat para pengusaha transportasi darat rugi besar secara bisnis, sehingga perawatan dan pemeliharaan kendaraan seta kesejahteraan awaknya cenderung terabaikan," katanya.
Marwan mengutip hasil sebuah penelitian yang menyebutkan bahawa maraknya pungli turut memicu kecelakaan darat, karena pungli oleh oknum petugas lapangan nilainya mencapai Rp25 triliun per tahun.
Ketua FPKB DPR itu menegaskan, peraturan perundang-undangan tentang transportasi darat sudah cukup baik untuk menjamin terciptanya tingkat kecelakaan nihil (zero accident), hanya saja dalam pelaksanaannya masih kurang optimal.
Untuk itu, Marwan mendesak penegakan hukum yang tegas di jalan raya, termasuk menindak pengusaha transportasi darat yang lalai menjalankan kewajibannya.
"Saya meminta antar instansi pemerintah meningkatkan kerjasamanya demi terwujudnya transportasi publik yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau. Sebab penyelenggara, penanggung jawab dan pengawas transportasi darat tidak semata berada dipundak Kemenhub. Evaluasi secara serius dan total sangat dibutuhkan utk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa yang sudah sering terjadi," demikian Marwan Ja'far.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
