Dinilai ada upaya nyata Pemprov DKI atasi polusi udara

 

"Untuk konteks kepemimpinan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang baru 8 bulan dengan berbagai upaya nyata, tentu ini perlu di apresiasi," kata Ervan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Upaya nyata tersebut seperti penanaman pohon, optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemanfaatan kendaraan listrik pada transportasi publik, bahkan peningkatan uji emisi kendaraan.

"Perlu diapresiasi seperti pngetatan sejumlah kebijakan pada sektor transportasi seperti uji emisi gas karbon, ganjil-genap dan yang lainnya," kata Ervan.

Menurut Ervan, masalah penurunan kualitas udara Jakarta bukan hal baru yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Misalnya, kata Ervan, beberapa waktu lalu saat COVID-19 pada 2022 khususnya di saat transisi dari pembatasan ke pelonggaran aktivitas masyarakat, Jakarta menduduki peringkat pertama kategori kota dengan udara terburuk sedunia menurut rilis Air Quality Index (AQI).

Baca juga: Pemprov DKI ikuti langkah KLHK atasi udara buruk
Baca juga: Legislator desak Pemprov DKI berlakukan WFH untuk kurangi kemacetan

Ervan menjelaskan, tanggung jawab mengatasi pencemaran udara ada pada setiap individu maupun kelompok usaha yang memberikan dampak cukup besar, seperti industri dan lain-lain.

Kuncinya, kata Ervan, perlu adanya kesadaran bersama. "Ketika pemerintah menerbitkan regulasi, maka kita sebagai masyarakat perlu mendisplinkan diri sendiri. Begitupun dengan perangkat penegakan hukum yang harus terus berjalan," katanya.

Sebelumnya, Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya serius membenahi polusi udara Jakarta. Heru menyebutkan akan mendorong realisasi peralihan kendaraan bahan bakar alternatif.

Masalah polusi udara di DKI Jakarta, kata Heru, merupakan tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Tantangan DKI polusi udara, maka DKI terus berbenah, harus menambah RTH (Ruang Terbuka Hijau), kita semua menanam pohon," kata Heru.