"Ini persoalan UU bahwa seorang Bupati telah melakukan perlawanan dan teguran beberapa kali dari Mendagri, Dirjen Otda," tegasnya saat menerima Rombongan Forum Masyarakat Pembela UU Kabupaten Buton Utara (FMPU-Butra) di pimpin oleh Ikhwan Karmawan, di Gedung Nusantara III, Kamis, (21/2).
Pada kesempatan itu, Ikhwan Karmawan melaporan bahwa Bupati Muhammad Ridwan Zakariah sejak terpilih mengabaikan dan melakukan perlawanan terhadap amanah Pasal 7 UU No 14 tahun 2007 dimana UU tersebut menjelaskan secara jelas bahwa Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga Kecamatan Bonegunu, namun dia selaku Bupati mengalihkan seluruh kegiatan Pusat penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan Perkantoran SKPD di Ereka Kecamatan Kulisusu.
Menurut Ikhwan, Mendagri telah mengirimkan surat tanggal 22 Juni 2011 mengenai memfungsikan Ibukota Kabupaten Buton Utara di Burangga, Kecamatan Bonegunu, namun tidak diindahkan yang berakibat terjadi kerusuhan sosial pembakaran mobil dinas, kantor DPRD dan kantor Bupati Buton Utara, serta masyarakat.
Berikutnya, lanjut Ikhwan, Dirjen Otda pada tanggal 27 September 2011, juga telah menyurati agar Bupati Buton Utara segera memfungsikan ibukota kabupaten Buton Utara di Buranga kecamatan Bonegunu. "Bupati Buton Utara tetap tidak mengindahkan bahkan mengajukan uji material ke MK (Mahkamah Konstitusi) namun MK menolak seluruh permohonan pemohon,"ujarnya.
Marzuki menjelaskan, secara mekanisme Bupati dapat dilengserkan melalui mekanisme Rapat Paripurna DPRD yang menyatakan bahwa Bupati melanggar UU. Baru kemudian diajukan ke MA (Mahkamah Agung) setelah itu dikirim kepada Presiden untuk segera dikeluarkan Keppresnya.
"Bila MA setuju tentunya usulan pemecatannya dikirim ke Presiden dan segera dikeluarkan Kepresnya," ujar dia.
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2013
