Dalam Peraturan Bank Indonesia itu dikemukakan, BI itu makro, OJK itu mikro. Tapi, praktiknya kan tidak bisa seperti di atas kertas itu.
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad, mengharapkan figur gubernur Bank Indonesia yang nanti terpilih dapat bekerja sama dengan baik dengan OJK karena Kebijakan BI dalam bidang moneter dan ekonomi makro harus sinkron dengan OJK sebagai penanggung jawab pengawasan keuangan mikro.

"Harus yang bisa bekerja sama dan dapat bersinergi dengan OJK," ujar Muliaman seusai pencanangan nilai-nilai strategis OJK, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, persinggungan atau gesekan antara BI dan OJK, di masa mendatang akan semakin intensif. Apalagi, pada 2014, ketika sebagian dari kewenangan BI dialihkan ke OJK.

Karena itu, menurut Muliaman, meskipun dalam undang-undang telah tegas diatur tugas dan kewenangan masing-masing, pada praktiknya di lapangan tetap akan sangat ditentukan dari kinerja pemimpin bank sentral di Indonesia itu.

Maka, dibutuhkan orang yang tepat dan memahami betul dinamika yang terjadi saat ini untuk menjabat gubernur BI dengan tidak melupakan nilai kompetensi, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik.

"Dalam Peraturan Bank Indonesia itu dikemukakan, BI itu makro, OJK itu mikro. Tapi, praktiknya kan tidak bisa seperti di atas kertas itu," kata dia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Azis mengatakan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) harus mempunyai integritas tinggi di bidang moneter serta visi untuk menstabilkan ekonomi Indonesia ke depan.

"Latar belakang itu tidak penting apakah dari kalangan akademisi, praktisi, atau internal BI, yang penting adalah integritas dan visinya, yaitu mampu mengendalikan inflasi maupun bunga serta komitmen pembesaran bank domestik (isu resiprokal), pemberdayaan bankir dimana bukan hanya jago kandang saja, tapi di luar negeri," kata Harry.

(ANT)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013