Informasi yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, Jumat, menyebutkan pemulangan mereka berlangsung dalam sembilan tahap yang diupayakan oleh kementerian luar negeri.
Disebutkan bahwa Direktur Eksekutif PT Karlwei Multi Global (Karltigo) Willy telah menemui Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch pada Senin (4/2) terkait tanggung jawabnya untuk menyelesaikan 158 ditambah 22 ABK yang belum terbayarkan gajinya oleh perusahaan Taiwan Kwo Jeng.
Willy juga menemui petugas Crisis Center BNP2TKI memenuhi panggilan BNP2TKI. Pada pertemuan itu yang juga dihadiri perwakilan para ABK, Willy menyampaikan perkembangan masalahnya dan melaporkan upaya-upaya yang telah ditempuhnya dalam memperjuangkan hak-hak para ABK yang belum diterima.
Ia akan menyewa pengacara Taiwan untuk menuntut Kwo Jeng sampai penyitaan aset-asetnya hingga gaji seluruh ABK terbayarkan.
Dari 187 ABK yang terdampar di dua tempat yang terpisah tercatat 158 ABK yang ditempatkan oleh PT Karltigo sedangkan sisanya sebanyak 29 ABK ditempatkan oleh PT Bahana Samudera Atlantic yang kantornya kini sudah bubar.
Ia mengakui para ABK Indonesia ini sempat terlantar selama enam bulan di luar negeri akibat perusahaan Taiwan yang mempekerjakannya yakni Kwo Jeng Trading Ltd bangkrut.
Kwo Jeng bangkrut setelah pemegang saham mayoritas (80 persen) menarik sahamnya sehingga perusahaan tak sanggup membayar gaji pegawai, termasuk 209 ABK asal Indonesia.
"Mereka terlantar karena perusahaan yang mempekerjakan mereka menyatakan pailit dan tidak mampu lagi membiayai operasional kapal tersebut bahkan seluruh gaji ABK tidak dibayar," katanya.
Sebelumnya pada April 2012, sebanyak 22 ABK dipulangkan ke Indonesia dengan kasus yang sama, tidak digaji. Jadi total ada 209 ABK bermasalah namun semuanya sudah dilaporkan dan koordinasikan ke BNP2TKI dan Kemlu.
Sembari menunggu penjualan kapal-kapal Kwo Jeng, Willy memberikan uang talangan kepada seluruh ABK masing-masing sebesar Rp5 juta. Sisa gajinya menunggu penjualan aset kapal-kapal Kwo Jeng. Ia sudah berkomunikasi dengan pimpinan Kwo Jeng, Huang Yi Min.
"Pemegang saham telah setuju menjual aset yang ada," katanya.
Sebelumnya, Kepala BNP2TKI di Batam pada 6 Desember 2012 lalu menyerukan untuk mencabut izin dan memenjarakan pimpinan perusahaan atau PPTKIS (pelaksana penempatan TKI swasta) yang memberangkatkan para TKI awak buah kapal (ABK) di Trinidad Tobago dan Abidjan (Pantai Gading) karena telah menelantarkan mereka.
"Saya meminta agar pimpinan PT yang memberangkatkan ABK Trinidad dan Abidjan dicabut izinnya dan dipenjarakan," kata Jumhur seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dengan Batam Safety Training Center tentang Penyiapan Kualitas Pelaut Niaga dan Pelaut Perikanan di Batam pada Kamis (6/12).
Menurut Jumhur, kedua perusahaan itu telah menempatkan para TKI ABK secara non prosedural.
(T.B009/B/E008/E008) 08-02-2013 18:22:30
Pewarta: Oleh Budi Setiawanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2013
